Cegah Radikalisme Masuk Desa, Kapolri Idham Harus Kuatkan Bhabinkamtibmas

Kamis, 07 November 2019 | 18:26 WIB
Cegah Radikalisme Masuk Desa, Kapolri Idham Harus Kuatkan Bhabinkamtibmas
Calon Kapolri Komjen Pol Idham Azis bersiap mengikuti upacara pelantikan yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (1/11). [ANTARA FOTO/Wahyu Putro]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - LSM SETARA Institute for Democracy and Peace menilai Kapolri Jenderal Idham Azis bisa memaksimalkan petugas Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) sebagai garda terdepan pencegahan radikalisme di Indonesia.

Direktur Riset SETARA Institute Halili mengatakan Bhabinkamtibmas seharusnya lebih bisa diandalkan dalam mengurusi masalah pencegahan keamanan karena lebih dekat dengan masyarakat.

"Aparat mereka (kepolisian) itu ada sampai ditingkat desa ya seperti Babinkamtibmas, pernyataannya apakah itu hanya strategis untuk isu pengamanan ? Saya rasa tidak," kata Halili di Kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).

Direktur Riset SETARA Institute Halili. (Suara.com/Stephanus Aranditio).
Direktur Riset SETARA Institute Halili. (Suara.com/Stephanus Aranditio).

SETARA berharap Idham Azis bisa memaksimalkan Bhabinkamtibmas untuk melakukan sosialisasi terkait pencegahan ancaman terhadap ideologi Pancasila seperti radikalisme, sehingga tidak hanya bertindak ketika sudah terjadi peristiwa saja.

Baca Juga: Ini 4 Catatan Setara Institute untuk Kapolri Idham Azis Terkait Radikalisme

"Karena isu keamanan itu bisa jadi isu ujung, isu pangkalnya bukan itu, isu pangkalnya bisa sentimen yang mengeras di tengah tengah mereka. Setara berharap kepolisian lebih berani mengambil peran dalam penanganan isu identitas di Indonesia," ucapnya.

Meski begitu, SETARA tetap meminta Idham Azis untuk bisa menangani ancaman terhadap ideologi Pancasila secara demokratis, sipilian, non-kekerasan dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).

"Pendekatan yang sama juga harus dipilih sebagai prioritas dalam penanganan aksi-aksi damai sebagai saluran ekspresi dan kebebasan mengemukakan pendapat," tutup Halili.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI