Infografis
Taufiqurrahman mengatakan, penyebaran data APBD itu terus ia lakukan, hingga kemudian pada 2012, ia membahasnya dengan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, yang kala itu menjabat wakil gubernur, mendampingi Joko Widodo (Jokowi).
Berdasarkan penuturannya, Ahok BTP memberikan respons yang baik dan memerintahnya untuk menempelkan data APBD secara resmi di seluruh keluarahan se-DKI Jakarta.
"Silakan cek langsung ke Ahok, mudah-mudahan beliau masih ingat, terima kasih saya kepada Ahok untuk satu hal ini," tulisnya.
Di samping itu, lanjut Taufiqurrahman, dirinya juga pernah memimpin demonstrasi di kantor gubernur, menuntut Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dijalankan secara demokratis, setelah mencium pertanda Musrenbang abal-abal.
Baca Juga: Perbedaaan Anies Baswedan dan Ahok Susun Anggaran DKI Jakarta
"Musrenbang yang idealnya hasilnya adalah daftar isian keinginan dan kebutuhan rakyat, berubah jadi daftar isian keinginan dan kepentingan para elite, bahkan jadi daftar isian permainan proyek anggota dewan," cuit Taufiqurrahman.
Lantas, ia menegaskan, "Saya pikir itu cukup untuk membantah bahwa saya anti terhadap yang namanya transparansi. Justru sebaliknya, saya sangat mendambakan proses yang transparan, partispatif, demokratis, dan berkeadilan."
"Kembali ke laptop: semalam di @MataNajwa penekanan saya sesungguhnya adalah pada proses formal, karena normatifnya hak budgeting itu melekat pada diri anggota dewan sebagai representasi rakyat dalam sistem demokrasi yang kita anut hari ini," tutupnya.
Dalam tayangan yang dipandu Najwa Shihab malam sebelumnya, Taufiqurrahman mengatakan bahwa warga Jakarta tak memiliki hak untuk menyisir anggaran.
"Warga Jakarta enggak bisa menyisir anggaran itu. Karena apa? Karena mereka enggak punya hak budgeting. Yang punya hak budgeting itu anggota DPRD DKI, dan ada forum rapat resminya untuk bagi anggota DPRD DKI menyisir anggaran itu," katanya, yang kemudian menuai kontroversi.
Baca Juga: Fantastis! Anggaran DKI Jakarta untuk Beli Tipp-Ex Rp 20 Miliar
