Infografis
Suara.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Benny K. Harman memberikan wejangan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin agar tidak bermain politik terkait kedudukannya di Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan Benny dalam rapat kerja di Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta.
Dalam rapat tersebut Benny turut menyinggung soal keterlibatan Jaksa Agung terdahulu yang ia sebut menjadikan Kejaksaan sebagai alat politik. Diketahui, Jaksa Agung sebelumnya adalah HM Prasetyo, dari Partai Nasdem.
“Dulu Jaksa Agung kita jelas-jelas partai politik, dan jadikan Kejaksaan ini alat politik. Saya mohon bapak Jaksa Agung, catat ini, tolong jaga netralitas, jaga profesionalitas dan jagalah keadilan,” ujar Benny kepada Burhanuddin, Kamis (7/11/2019).
Namun wejangan tersebut rupanya mendapat interupsi dari Anggota Komisi III Fraksi Nasdem Taufik Basari.
Baca Juga: Jokowi Sindir Paloh Peluk Sohibul Iman, Nasdem: Itu Bercanda daripada Baper
Menanggapi pernyataan Benny, Basari meminta agar tidak ada pendapat atau pertanyaan kepada Burhanuddin yang disampaikan secara tendensius.
“Saya hanya ingin memberikan catatan saja agar jangan tendensius, ketika kita menyampaikan sesuatu hal yang menuduh diantara kita di sini terkait dengan partai politik misalnya, itu kan kemarin kita selama sepanjang periode Jaksa Agung kemarin kan terbuka seluas-luasnya jika ingin mempertanyakan, jika ada masalah, jika ada sesuatu hal,” ujar Basari.
“Ya itu kan bisa ditanyakan saat dulu, kalau kemarin tidak ada persoalan, kenapa kemudian dipertanyakan sekarang. Itu saja pimpinan,” sambungnya.
Mendengar hal tersebut, Benny kemudian buru-buru menginterupsi dan meluruskan bahwa pernyataan sebelumna tidak bersifat tendensius sebagaimana dimaksud Basari.
Ia juga membantah bahwa pernyataannya soal Jakaa Agung terdahulu tidak menunjuk partai politik tertentu, termasuk Partai Nasdem dengan HM Prasetyo.
Baca Juga: Megawati Belum Tentu Datang ke Kongres Nasdem, Jokowi - Maruf Hadir
“Saya tidak menuduh siapapun partai politik itu, tetapi saya ingatkan dulu ada orang partai politik yang menjadi Jaksa Agung dan menggunakan institusi ini alat politiknya. Siapa yang saya sebutkan itu bukan partai tertentu. Jadi, kalau ada yang tersinggung, loh, sebut siapa yang sebutkan itu, sebab Jaksa Agung dulu ada dari PBB, ada dari Golkar ada PPP,” tutur Benny.
