Infografis
Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim orang yang mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghidupkan lagi posisi wakil Panglima TNI.
Usulan untuk menghidupkan wakil Panglima TNI itu pun akhirnya dipenuhi Jokowi dengan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.
"Waktu itu saya sampaikan (ke Presiden) perlu ada wakil panglima," ujar Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Saat masih menjabat sebagai Panglima TNI, Moeldoko pernah mengusulkan jabatan Wakil Panglima kepada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengisi kekosongan pimpinan ketika sedang melakukan kunjungan kerja luar negeri.
Baca Juga: Jokowi Sindir Paloh Peluk Sohibul Iman, Nasdem: Itu Bercanda daripada Baper
"Ya sebenarnya wakil Panglima dulu pernah ada ya. Setelah itu zaman saya, saya juga menginisiasi kembali untuk menghidupkan perlunya ada wakil panglima. Kenapa? Setelah saya di situ, selaku panglima, banyak panglima itu keluar. Keluar ke depan melihat," kata dia.
"Karena posisi panglima adalah pengendali operasi, panglima banyak melihat keluar, banyak kunjungan, banyak mengecek kesiapan pasukan dan seterusnya. Sehingga saya memandang perlu ada wakil panglima," sambungnya.
Moeldoko menuturkan posisi Panglima adalah pengendali operasi. Karena itu dengan berbagai pertimbangan, perlu dihidupkannya kembali Wakil Panglima TNI.
Kata Moeldoko, selama ini setiap panglima TNI kunjungan kerja ke luar, harus membuat surat perintah terlebih dahulu ke salah satu kepala staf angkatan untuk bertanggung jawab sementara.
Sehingga kalau Panglima kunjungan kerja atau ada kevakuman, tidak perlu lagi membawa surat.
Baca Juga: Isu Ahok dan Antasari Jadi Dewan Pengawas KPK, Jubir Jokowi: Tak Ada...
"Kalau ada ini (wakil panglima), tidak perlu lagi karena panglima dan wakil panglima dalam satu kota. Jadi kalau panglima tidak ada, secara otomatis wakil panglima itu bisa selaku panglima. Jadi pertimbangannya sangat teknikal, organisatoris, tidak ada pertimbangan politik," tandasnya.
