PDIP Temukan Anggaran Pasir Rp 52 Miliar untuk Anak SD

Kamis, 07 November 2019 | 09:52 WIB
PDIP Temukan Anggaran Pasir Rp 52 Miliar untuk Anak SD
Anggota DPRD Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, Ima Mahdiah. (Suara.com/Fakhri Fuadi)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Ima Mahdiah menemukan anggaran tidak wajar di Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pengadaan barang-barang bagi anak SD. Jumlah anggaran yang ditemukan juga terbilang fantastis.

Temuan ini Ima ungkap saat hadir dalam acara Mata Najwa bertema "Buka-bukaan Anggaran" yang tayang di Trans 7 pada Rabu (6/11/2019) malam.

Ima Mahdiah menceritakan bahwa awalnya PDIP sudah diberi dokumen KUA-PPAS dengan anggaran total Rp 95 triliun. Lalu mereka meminta dokumen terbaru yang 89 triliun kepada Pemprov DKI Jakarta tapi tidak pernah diberikan sampai hari pembahasan.

"Kita sudah tagih terus bahkan Ketua DPRD Pak Pras juga minta agar dikasih, dengan alasan SKPD belum siap," kata Ima.

Baca Juga: 5 Berita Hits Bola: Timnas Indonesia U-19 Taklukkan Timor Leste

Ia menuturkan setelah mendapat dokumen terbaru pada minggu lalu, ternyata masih ada sejumlah anggaran yang janggal di sana. Najwa Shihab kemudian meminta Ima menyebutkan apa saja anggaran yang aneh tersebut.

"Contohnya, ada pengadaan pasir untuk anak sekolah SD itu totalnya bisa Rp 52 miliar. Ini bukan rehab total, rehab total beda lagi bahannya, ini kita break down khusus untuk operasional saja dari BOP, BOS," Ima menjelaskan.

Ima Mahdiah menemukan anggaran aneh di Dinas Pendidikan DKI Jakarta (Youtube Najwa Shihab)
Ima Mahdiah menemukan anggaran aneh di Dinas Pendidikan DKI Jakarta (Youtube Najwa Shihab)

Tidak hanya pasir senilai Rp 52 miliar. Ia juga menemukan anggaran-anggaran tidak wajar lain untuk anak sekolah dasar.

"Ini pengadaan untuk anak sekolah SD, jadi saya juga enggak tahu fungsinya untuk apa. Di sini juga ada thinner sekitar Rp 40 miliar dan helm proyek Rp 34 miliar, ini anggaran Dinas Pendidikan," imbuhnya.

Mantan staf Ahok ini berpendapat bahwa awal dari permasalah perencanaan anggaran di Pemprov DKI Jakarta adalah tidak adanya transparansi.

Baca Juga: Cerita Unik Perempuan Rusia, Nekat Selundupkan 1,9 Kg Emas Dalam Sepatu

"Kalau misalkan dulu jamannya Gubernur sebelumnya, kita dari mulai RKPD sudah mulai di-upload. Anggota dewan hanya 106 komponen totalnya ada 200 ribu kan enggak mungkin kita bahas sampai 1-2 minggu," ucap Ima.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI