Infografis
Suara.com - Fraksi PSI di DPRD Jakarta belakangan mengungkap Anggaran janggal seperti pengadaan lem aibon Rp 82 miliar oleh Pemprov DKI ke media sosial. Fraksi Gerindra lantas menganggap tindakan PSI itu genit.
Gerindra menilai setelah hal tersebut terungkap membuat polemik soal anggaran memanas di tengah masyarakat. Padahal, dokumen Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020 itu tengah dalam pembahasan di DPRD.
Ketua DPD Gerindra Jakarta Mohamad Taufik menilai PSI juga terlalu mencari perhatian. Menurutnya anggaran yang jumlahnya fantastis dengan keperluan yang janggal sudah terjadi setiap tahunnya.
"Sebenarnya enggak ada yang istimewa cuma genitnya saja yang buat saya harus dikurangi dikit. Enggak apa genit boleh, enggak ada masalah," kata Taufik saat ditemui digedung DPRD Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Baca Juga: PSI Minta Anies Tak Gunakan Aturan Sebagai Tameng Tutupi Anggaran Janggal
Menurut Taufik, saat masa Gubernur era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, anggaran yang lebih janggal dari lem aibon juga pernah ditemukan. Namun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait langsung dipanggil DPRD untuk klarifikasi.
"Dulu temuan ini juga ada. Dulu saya temukan selisih Rp 1,2 triliun tapi saya enggak buka ke publik," tuturnya.
Meski menemukan anggaran janggal pada masa itu, Taufik mengaku tidak ingin membukanya ke publik. Pasalnya draf itu masih dibahas oleh DPRD.
Wakil Ketua DPRD itu menilai merupakan cara yang tepat tanpa menimbulkan polemik. Karena itu ia meminta agar PSI, khususnya William Aditya Sarana mengubah caranya mengawasi anggaran dengan mengunggahnya ke media sosial.
"Saya kira ini metode baru angota dewan dan mestinya berubahlah, ayo kita diskusi dengan argumen yang kuat di dalam (rapat). Jadi mendefinisikan transparansi itu bukan di awur - awur," pungkasnya.
Baca Juga: Masuki Musim Hujan, Gubernur Anies Justru Copot Atap JPO Sudirman
Selain lem aibon, PSI juga mengungkap beberapa anggaran lain seperti pengadaan balpoint senilai Rp 124 miliar. Tindakan ini bahkan berujung pada mundurnya dua Kepala Dinas.
Selain itu, William selaku anggota DPRD yang mengungkapnya juga dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK). Namun banyak juga yang mendukung tindakan PSI dan meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan segera membuka dokumen itu ke publik.
