Jokowi Minta Jajarannya Hati-hati Menggunakan APBN 2020

Rabu, 06 November 2019 | 12:56 WIB
Jokowi Minta Jajarannya Hati-hati Menggunakan APBN 2020
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Rakernas Pengadaan 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (6/11/2019). (Suara.com/Ummi Salesh)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pengadaan barang merupakan penggerak penting yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Apalagi kata Jokowi, untuk daerah-daerah yang peran dari pihak swastanya belum kuat.

"Ini urusan APBD, memacu perputaran uang yang ada di daerah, tentu saja memacu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut," ujar Jokowi saat membuka Rakornas Pengadaan 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Jokowi mengatakan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan memprioritaskan belanja di bidang infrastruktur. Namun yang paling utama fokus pemerintah kata Jokowi, yakni pada pembangunan Sumber Daya Manusia.

"Dalam lima tahun ke depan, belanja akan kita prioritaskan pada infrastruktur, infrastruktur tetap berlanjut, jadi prioritas, tapi yang paling utama adalah kita ingin di wilayah pembangunan Sumber Daya Manusia. Ini menjadi fokus dan konsentrasi kita," ucap dia.

Baca Juga: Moeldoko Janjikan Kursi Staf KSP, Seknas Jokowi: Jangan Merasa Utang Budi

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengatakan pemerintah telah menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 yang cukup besar yakni Rp 2.540,4 triliun

Jokowi merinci secara garis besar yakni anggaran untuk belanja infrastruktur sebesar Rp 423 Triliun, kemudian anggaran untuk pendidikan sebesar Rp 508 Triliun, dan anggaran untuk kesehatan sebesar Rp 132 triliun.

Karena itu Jokowi mengingatkan jajarannya untuk berhati-hati menggunakan anggaran APBN 2020.

"Ini adalah duit semua. Duit semua. Hati-hati dengan angka-angka sebesar ini. Belum bidang-bidang lainnya," tutur dia.

"Dengan anggaran sebesar ini tantangan adalah alokasi yang efektif, walaupun kebijakan alokasi anggaran berada di dalam kewenangan kementerian lembaga, namun LKPP dapat proaktif mempercepat proses belanja anggaran," Jokowi menambahkan.

Baca Juga: Mahfud MD: Pemekaran Permintaan Rakyat Papua saat Ketemu Jokowi

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI