Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengklaim bakal tetap kritis melalui posisinya sebagai anggota DPR dan Ketua BKSAP, meski Partai Gerindra sudah masuk di dalam kabinet Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, posisi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan, bukan menjadi alasan bagi dirinya untuk berhenti berlaku kritis kepada pemerintah.
Menurutnya, dua posisi antara Prabowo di ekskutif dan dirinya di legislatif memiliki peranan fungsi berbeda kendati berada dalam Partai Gerindra.
“Tugas di eksekutif namanya saja eksekutif, eksekusi, melaksanakan program-program yang sudah dilaksanakan. Tapi kalau dia legislatif, saya kira tugasnya agak berbeda. Termasuk tugas pengawasan, checks and balances itu adalah perintah konstitusi kita,” kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).
Baca Juga: Jamaah Masjid At-Taqwa Berebut Salim dengan Prabowo usai Salat Jumat
“Jadi harusnya tidak serta merta bahwa itu semacam tugas yang berhimpitan gitu. Harusnya legislatif harus tetap kritis supaya demokrasi kita bisa terpelihara,” sambungnya.
Fadli menilai sikap kritis tetap diperlukan meski suatu partai telah bergabung dalam koalisi pemerintah.
“Oh saya akan tetap mengkritisi. Karena sikap kritis itu adalah bagian dari vitamin dari demokrasi. Kalau cara berpikirnya karena ini sudah di koalisi terus tidak boleh mengkritik, saya kira orang itu enggak ngerti demokrasi,” ujar Fadli.
Sebelumnya, Fadli Zon mengakui bahwa dirinya ikut mengusulkan agar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan untuk Kabinet Indonesia Maju.
Fadli menilai dengan masuk ke koalisi, Gerindra perlu ikut andil tidak hanya melalui kementerian energi dan pangan, tetapi juga bisa melalui Kementerian Pertahanan sebagaimana konsep yang selama ini telah diajukan kepada Presiden Jokowi soal ketahanan.
Baca Juga: Berjejer di Luar Masjid, Jemaah Rebutan Cium Tangan Prabowo Usai Jumatan
“Ya saya termasuk yang mengusulkan Pak Prabowo untuk menjadi Menhan. Ide saya malah itu pertama. Mengusulkan kalau kami mau koalisi, yang bisa kita perbuat cukup banyak terutama adalah di Kementerian Pertahanan, tentu di samping masalah pangan dan energi,” kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).
