Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif menyebut pengunduran diri dua Kepala Dinas (Kadis) DKI Jakarta adalah hal yang lumrah. Menurutnya hal itu merupakan tindakan yang bagus diambil kedua kadis itu.
Syarif mengatakan, ada banyak faktor yang menjadi alasan dua kepala dinas di DKI itu mengundurkan diri. Menurutnya, jika salah satunya adalah karena ketidakmampuan menyusun anggaran, maka mundur adalah pilihan yang baik.
"Menurut saya bagus saja itu, karena menunjukkan kinerja yang tidak mampu bekerja kemudian mengundurkan diri," ujar Syarif saat dihubungi, Senin (4/10/2019).
Anggota DPRD DKI Jakarta ini menganggap mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sri Mahendra Satria Irawan memiliki alasan yang paling jelas untuk mundur. Pasalnya, Mahendra merupakan pimpinan di institusi yang paling bertanggung jawab dengan draft anggaran janggal.
Baca Juga: Heboh Anggaran Bermasalah, Dana Konsultan RW Kumuh DKI Kini Dipertanyakan
"Ketika ada kejanggalan seperti itu baru terjadi polemik, yang diminta pertanggung jawaban tentu yang punya kewenangan itu, ya pak Hendra," katanya.
Selain itu, untuk menelusuri draf anggaran kontroversial yang berisikan lem aibon Rp 82 miliar hingga ballpoint Rp 124 juta itu, Syarif minta masyarakat menunggu tim ad hoc buatan Pemprov DKI. Termasuk pemeriksaan dua kadis itu, Syarif minta tim ad hoc mulai bekerja.
"Kita tunggu saja, apakah nanti terkait dengan kelalaian penganggaran atau tidak, kita tunggu tim ad hoc bekerja," pungkasnya.
Diketahui, Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sri Mahendra Satria Irawan dan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Edy Junaedi mengundurkan diri. Padahal, saat ini Pemprov DKI sedang menjadi sorotan karena anggaran bermasalah.
Mahendra sendiri mengakui alasannya mundur agar Bappeda lebih baik lagi dalam menyusun anggaran. Sementara Edy disebut ingin menjadi staf di anjungan Taman Mini.
Baca Juga: Anies Akan Bentuk Tim Ad Hoc untuk Investigasi Anggaran Bermasalah
