Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah bakal mengganti sistem penganggaran DKI Jakarta secara elektronik yang sudah diwariskan sejak era pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Anies menegaskan, sistem e-budgeting yang ia kritik sebagai prosedur tidak smart tersebut bakal ditingkatkan.
"Bukan mengganti ya, upgrading. Kalau mengganti, kesannya meniadakan sama sekali. Ini hanya mau upgrade saja sehingga sistemnya smarter and smarter," kata Anies.
Anies mengakui, dengan meningkatkan sistem e-budgeting, selain anggaran bisa diakses, publik atau masyarakat juga nantinya bisa memberikan komentar.
Baca Juga: Anies Salahkan Sistem e-Budgeting, Abu Janda: yang Tidak Smart Pemilih Anda
"Kami mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan smart system. Itu kami pegang. Yang akan dilakukan adalah tetap anggaran itu bisa diakses. Bahkan selain bisa dilihat, publik juga bisa memberi komentar, saat ini publik hanya bisa lihat tapi tidak bisa memberikan feedback," ucap Anies.
Anies menyebut upaya pembaruan e-budgeting bukan baru dilakukan setelah adanya ricuh kejanggalan anggaran dalam dokumen KUA-PPAS 2020 yang disebut karena kesalahan input, tetapi telah lama disiapkan dan akan diluncurkan pada akhir tahun 2019.
"Sudah dikerjakan, akan digunakan Januari (2020). Artinya, tidak dibikin karena ada keramaian kemarin bukan. Itu sudah dikerjakan setahun lebih, sudah direncanakan akan diluncurkan akhir tahun ini," tuturnya.
Menurut Anies, perlunya peningkatan e-budgeting ini, karena belajar dari kasus sebelumnya, dengan adanya janggal anggaran yang dinilainya bukan hanya karena unsur manusia yang disebut Anies malas, tidak tertib, hingga menggunakan informasi yang bukan sesungguhnya, tapi juga karena faktor sistem.
"Karena perilaku seperti itu bisa dikerjakan di sistem ini. Nah sistemnya nanti bukan saja faktor ini, tapi termasuk faktor keamanan data, partisipasi, termasuk faktor pengujian semua informasi. Intinya jika sifatnya repetitive, mekanistik, itu bisa dilakukan pengujiannya oleh sistem. Tapi yang sifatnya judgment itu harus dibangun artificial intelligence ataupun juga dengan menggunakan manusia," ucapnya.
Baca Juga: Setuju e-Budgeting Diganti Anies, Djarot: Asal Punya Sistem Lebih Canggih
Intinya, tambah Anies, pihaknya menginginkan agar sistem tersebut memiliki sifat mendeteksi berbagai keganjilan-keganjilan yang terjadi dalam penyusunan anggaran.
