Infografis
"Tidak ada kemanusiaan dalam sistem pemerintahan Indonesia: itu benar-benar busuk," ujar Benny.
Ia mengatakan, Indonesia justru menggunakan posisi di Dewan HAM PBB untuk meredam persoalan Papua agar tak dibahas kalangan internasional.
Tak hanya itu, Benny menuturkan, berdasarkan pemberitaan-pemberitaan jurnalis, Indonesia menghabiskan ratusan ribu dolar untuk membiayai buzzer di Facebook guna mengonter beragam isu tentang rakyat Papua.
Sementara pada pekan ini, kata dia, Indonesia mengumumkan dana USD 200 juta untuk diplomasi di kawasan Pasifik, guna menghentikan kemajuan kampanye referendum Papua Barat di wilayah tersebut.
Baca Juga: Buku Duka Dari Nduga, Kristin Samah Bicara Tragedi Kemanusiaan di Papua
"Indonesia sekarang melakukan propaganda, represi, dan suap," klaimnya.
Padahal, ia mengatakan, polisi dan militer Indonesia tetap pergi ke setiap desa di Papua, memaksa setiap orang bersumpah setia pada bendera Indonesia.
“Pemerintah Indonesia juga memaksa orang Papua untuk menerima program 'pembangunan' palsu Indonesia. Polisi bahkan pergi ke desa tempat saya dibesarkan, membawa para kepala distrik dan memaksa mereka dengan todongan senjata untuk menerima proyek 'pembangunan' kolonial baru," kata dia.
Kalau Indonesia membantah hal itu, Benny menantang agar pemerintah pusat di Jakarta mau mengizinkan Komisaris Tinggi HAM PBB untuk berkunjung ke Papua.
Karenanya, Benny yang kekinian diburu polisi Indonesia, kembali mengulang tuntutan kepada Presiden Jokowi agar Papua diberikan hak penentuan nasib sendiri melalui referendum kemerdekaan.
Baca Juga: Menkominfo: Internet Papua Tak Dibatasi saat Peringatan Hari Lahir OPM
Benny juga meminta Indonesia menarik seluruh pasukan dari Papua, dan membebaskan jurnalis-jurnalis mengakses informasi.
