Infografis
Ahok sendiri menyatakan dirinya tidak mau berkomentar soal hal tersebut. Namun, menurut Ahok, sistem tersebut bisa berjalan baik, bergantung pada sumber daya manusia (SDM).
"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark-up apalagi maling," ujarnya.
"Untuk mencegah korupsi, hanya ada satu kata, yaitu transparansi sistem yang ada," ucapnya.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti beberapa anggaran yang janggal seperti lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat,
Baca Juga: Anies Salahkan e-Budgeting Buatan Ahok, Djarot: Tergantung Manusianya
Ada pula anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Selanjutnya, terdapat rencana pengadaan 7.313 unit komputer seharga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan, serta beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan KUA-PPAS 2020 juga mengomentari anggaran janggal lainnya, yakni pembangunan jalur sepeda 69 kilometer Rp73 miliar, pengadaan cat senilai Rp 61 miliar, anggaran antivirus Rp 12 miliar, anggaran influencer promosi pariwisata sebesar Rp 5 miliar.
