Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menganggap sistem rancangan anggaran secara digital alias e-budgeting sebagai penyebab adanya anggaran yang kontroversial, seperti lem aibon Rp 82 miliar.
Pendahulunya, Djarot Saiful Hidayat menyebut kesalahan pada sistem e-budgeting tergantung pada manusia yang memasukkan data.
E-budgeting sendiri dibuat oleh Gubernur era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Djarot selaku Wakil Ahok saat itu, menganggap petugas yang menginput data berperan besar kalau terjadi kesalahan pada e-budgeting.
"Sebetulnya sistemnya itu tergantung pada yang menginput, tergantung manusianya juga siapa yang menginput," ujar Djarot saat dihubungi, Kamis (31/10/2019).
Baca Juga: Anggaran Lem Aibon Rp 82 Miliar, Tsamara Minta Anies Move On
Namun, Djarot menganggap seharusnya yang memasukan data anggaran tidak bisa sembarangan orang.
Pasalnya, untuk mengakses e-budgeting dan menginput data, dibutuhkan kode sandi khusus.
"Makanya yang begitu harus punya PIN, kode akses untuk masuk. Enggak bisa semua orang bisa masuk input," jelasnya.
Dengan begitu, kata Djarot, jika ada dugaan oknum yang melakukan kesalahan input data bisa diketahui.
"Nah oknum-oknum itulah yang menginput siapa? Kan masing-masing punya password, enggak bisa sembarangan," kata dia.
Baca Juga: Balas Anies, Ahok: Sistem e-Budgeting Baik Jika Tak Ada Niat Maling
Sebelumnya, sejumlah pengadaan dalam rancangan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tahun 2020 masih bermasalah.
