Infografis
Suara.com - Eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok buka suara soal polemik sistem digital perancang anggaran atau e-budgeting buatannya. Menurutnya sistem itu sebenarnya bisa berjalan baik tanpa masalah.
Belakangan, sistem itu dianggap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai penyebab munculnya anggaran kontroversial seperti lem aibon Rp 82 miliar.
Ahok menganggap sistem itu tidak akan bermasalah jika petugas yang menginput data tidak memiliki niat menggelembungkan nilai anggaran atau mark-up.
"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up apalagi maling," ujar Ahok saat dihubungi, Kamis (31/10/2019).
Baca Juga: Ferdinand Sindir Anies: yang Salahkan Sistem, Nyatakan Dirinya Bodoh
Ahok enggan berkomentar lebih lanjut soal anggapan Anies menganggap e-budgeting bermasalah. Namun, Ahok menganggap, sejak awal perangkat itu dibuat untuk mendorong transparansi anggaran.
"Yang pasti karena e-budgeting. Semua orang mau tahu pengeluaran uang APBD DKI bisa dapatkan data dari pembelian pulpen sampai Aibon. Sampai UPS," jelas Ahok.
Mantan Wali Kota Belitung itu menganggap dengan adanya e-budgeting, anggota DPRD bisa cepat membahas anggaran. Menurutnya transparansi anggaran adalah cara untuk menangkal korupsi.
"Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata. Transparansi sistem yang ada," kata dia.
Sebelumnya, sejumlah pengadaan dalam rancangan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tahun 2020 masih bermasalah.
Baca Juga: Anies Salahkan e-Budgeting Ahok, Djarot: Yang Bodoh Bukan Sistemnya!
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut sistem e-budgeting adalah penyebabnya.
