Infografis
Suara.com - Rencana membentuk daerah otonomi baru di tanah Papua dinilai sebagai bagian dari transaksi politik yang dilakukan para elitee.
Pemekaran daerah di Papua dinilai tak bakal mengatasi masalah yang selama ini terjadi, justru berpotensi menambah persoalan baru.
Rencana pemekaran di Papua makin mengerucut setelah Presiden Jokowi mengunjungi pulau di ujung timur Indonesia itu akhir pekan lalu.
Sebelumnya, ide pemekaran berasal dari aspirasi sejumlah tokoh Papua yang diundang Presiden ke Istana Negara, September lalu.
Baca Juga: Wamen PUPR Sebut Jokowi Komitmen Menyelesaikan Masalah di Papua
Ditemui media di kantornya, selepas kembali dari tugas mendampingi Presiden ke Papua, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan hanya ada penambahan dua provinsi terkait pemekaran di Papua.
"Pemerintah Pusat kemungkinan mengakomodir hanya penambahan dua Provinsi. Ini yang lagi kita jajaki, yang jelas Papua Selatan sudah oke lah," sebut Tito kepada wartawan (29/10/2019) seperti diberitakan ABC Indonesia, Kamis (31/10/2019).
Tito mengklaim Gubernur Papua, Lukas Enembe, juga telah menyetujui rencana pemekaran itu
"Tinggal pemekaran kota Merauke harus. Karena harus lima (kota). Sementara baru empat, Mappi, Boven Digoel, Asmat, Merauke."
"Kalau ada kota Merauke maka oke," ujar mantan Kepala Kepolisian RI ini.
Baca Juga: Ketua DPR Papua: Jokowi Bolak-balik Datang Tapi Tak Selesaikan Masalah
Nyatanya, langkah Pemerintah Indonesia itu justru mendapat kritikan tajam dari warga asli Papua sendiri.
