Infografis
"Bapak ibu, bereskan itu semua. Semua harus benar-benar bersih, tidak boleh lagi ada anggaran-anggaran yang tidak jelas tujuannya dan kita bereskan sesingkat-singkatnya," sambungnya.
Secara tidak langsung Anies juga menyalahkan sistem e-budgeting yang membantu menyusun anggaran tersebut.
E-Budgeting adalah sistem penyusunan anggaran buatan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual, sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan jadi begini," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).
Baca Juga: Sistem Anggaran Buatan Ahok Masih Andalkan Manusia, Anies: Ini Akan Diubah
"Kalau sistem smart, maka dia akan melakukan verifikasi untuk kegiatan a,b,c,d. Enggak logis kalau dilakukan dengan angka tidak proposional," imbuhnya.
Anies menegaskan, tidak ingin memberikan hal serupa ke gubernur Jakarta selanjutnya.
"Karena saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya," kata dia.
Sikap Ahok
Era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terbilang sangat ketat dan fokus pada pelayanan publik. Termasuk saat menemukan anggaran aneh dalam RAPBD DKI Jakarta.
Baca Juga: Pemprov DKI Akui RPABD 2020 Bocor, Seharusnya Tak Bisa Diakses Publik
Ahok langsung mencoret dokumen rancangan APBD tahun 2015. Persisnya pada dokumen program "Sosialisasi SK Gubernur DKI" yang diajukan DPRD senilai Rp 8,8 triliun.
