Infografis
Suara.com - Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menganggap alasan salah ketik yang dilontarkan Pemprov DKI Jakarta terkait kontroversi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebuah kebohongan.
Hal itu disampaikan oleh Ferdinand melalui Twitter pada Rabu (30/10/2019).
Ferdinand menjelaskan bahwa pengajuan anggaran merupakan proses yang panjang.
"Diusulkan mulai dari tingkat Seksi, diajukan bertahap melalui beberapa tingkat jabatan dari Eselon IV sampai Eselon I. Dibahas internal sebelum di tanda tangan pejabat masing-masing tingkatan," ungkap Ferdinand.
Baca Juga: Lokataru: Jokowi Harus Memutus Lingkaran Setan Oligarki
Nyatanya, anggaran aneh ini telah diunggah ke situs situs penyedia informasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, apbd.jakarta.go.id. yang pada akhirnya dihapus.
Pihak Dinas Pendidikan DKI mengaku salah ketik terkait adanya anggaran lem Aibon sebesar Rp 82 miliar untuk siswa SD dalam Rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020.
Bagi Ferdinand, alasan salah ketik ini hanyalah sebuah kebohongan.
"Yang bilang itu salah ketik, bohong saja," kata Ferdinand.
Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta juga buka suara tentang temuan anggaran pengadaan bolpoin yang mencapai Rp 123 miliar. Disdik menganggap data yang dipaparkan itu hanya bersifat sementara.
Baca Juga: Anggaran Beli Kaus untuk Lomba Upacara Capai Rp 200 Juta, Ini Reaksi Anies
Pelaksana Tugas Kepala Disdik Syaefuloh Hidayat mengatakan anggaran itu disusun Disdik DKI dan Suku Dinas Pendidikan. Menurutnya, pihak terkait tengah menyusun soal anggaran itu bersama sekolah-sekolah.
"Anggaran itu juga disusun suku dinas dan itu adalah sementara. Nanti semuanya akan kita sesuaikan," kata Syaefuloh di gedung DPRD, Rabu (30/10/2019).
Menurutnya, Disdik DKI sudah melakukan penyesuaian terhadap anggaran tersebut. Ia juga mengklaim draf yang sudah direvisi itu telah diberikan kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut.
