Infografis
Suara.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI mempertanyakan kinerja Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Anies Baswedan yang tidak sesuai dengan anggaran yang diajukan. Sebab dalam RAPBD DKI 2020 banyak hal yang kontroversial.
Anggota DPRD DKI dari PSI William Aditya Sarana mengatakan TGUPP seharusnya membantu Anies dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun RAPBD 2020.
"Hal-hal sepele seperti ini saja tidak bisa dilakukan, alasannya ceroboh terus. Bilangnya salah ketiklah, ini dummy, semakin menunjukan keamatiran dari pengelolaan administrasi dari Gubernur Anies Baswedan. Jadi untuk apa TGUPP itu ada?" kata William saat ditemui di ruang kerjanya, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).
Menurut William, anggaran TGUPP yang naik dari Rp 19 miliar di tahun 2019 dan akan naik jadi Rp 26 yang kekinian sudah dipangkas lagi menjadi Rp 21 miliar di tahun 2020 sangat tidak masuk akal jika dibandingkan dengan kinerjanya.
Baca Juga: LIVE STREAMING: PSI Bongkar Keanehan Anggaran Anies Baswedan
"Bayangkan 26 miliar tetapi kinerjanya seperti ini. Anggaran tidak diupload, pembahasan data kami baru dikasih hari H, untuk apa TGUPP itu? Kalau kinerja dari Gubernur Anies Baswedan tidak meningkat," tegasnya.
Diketahui, PSI menyoroti beberapa komponen RAPBD DKI 2020 dengan nilai yang fantastis, di antaranya kenaikan anggaran untuk TGUPP menjadi Rp 21 miliar.
Selain itu, PSI juga menemukan anggaran lem Aibon untuk kebutuhan pendidikan 37.500 orang, dengan harga satuan Rp 184.000 untuk 12 bulan atau 1 tahun. Totalnya, untuk anggaran ini, dituliskan sebesar Rp 82.800.000.
Ada juga, anggaran pengadaan alat tulis kantor (ATK) pulpen Disdik DKI Jakarta juga diketahui mencapai nilai yang fantastis, yaitu Rp 123,8 miliar.
Untuk per buahnya pulpen tersebut dianggarkan Rp 105.000, kemudian dikalikan sebanyak 98.322,86 untuk 12 bulan atau satu tahun.
Baca Juga: Skandal Lem Aibon Rp 82 Miliar Terbongkar, Komika Ernest Sanjung PSI
Lalu, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menganggarkan Rp5 miliar untuk pengadaan jasa promosi atau influencer pariwisata di Ibu Kota.
Kemudian, ada juga anggaran pengadaan komputer dengan total Rp 121 miliar lebih, dengan rincian harga Rp 15 juta per unit komputer dari 7.313 unit yang direncanakan akan dibeli.
Terakhir, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengajukan anggaran sebesar Rp 166,2 miliar untuk pembangunan septic tank komunal.
