Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara soal kontroversi rancangan APBD 2020, karena terdapat program pembelian bernilai fantastis, terutama soal bolpoin dan lem aibon untuk siswa sekolah.
Anies menyebut ada alasan tersendiri sampai akhirnya anggaran bermasalah seperti pembelian lem aibon senilai Rp 82 miliar bisa terjadi.
Dia menjelaskan, dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) atau draf sebelum KUA-PPAS, hanya tercantum nama kegiatan dan dana yang diperlukan, tidak sampai ke komponen kebutuhan.
"Kegiatan sudah ditentukan misalnya pameran atau pentas musik. Itu ada rekening dan komponen. Misalnya nilainya Rp 100 juta. Rp 100 juta harus ada turunan komponen, detail hanya pada level rencana (kegiatan)," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).
Baca Juga: Lem Aibon hingga Influencer, 5 Anggaran DKI Jakarta Ini Paling Disoroti
Namun, kata Anies, berdasarkan sistem manajemen anggaran, perencanaa RKPD harus menyertakan komponen kegiatannya. Menurutnya komponen tersebut nantinya akan dibahas di DPRD.
"Padahal yang dibutuhkan kegiatannya dulu karena akan dibahas dengan dewan," jelasnya.
Anies mengatakan, banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengisi kolom komponen pada draf itu seadanya, karena bagian komponen belum dibahas.
Karena itu, kasus seperti adanya komponen lem aibon pada anggaran pembelian alat tulis kantor (ATK) bisa terjadi.
"Setiap tahun, staf itu banyak yang memasukkan, yang penting masuk angka 100 juta dulu, misalnya. Toh nanti yang penting dibahas. Pembahasan baru rekening dan komponen disamakan anggaran sudah," kata dia.
Baca Juga: Pemprov Akui Anggaran Rp 82 Miliar Lem Aibon Tak Salah Input
