Infografis
Suara.com - Koordinator KontraS Papua, Sam Awom, menilai wacana pemekaran wilayah provinsi Papua Selatan justru akan menimbulkan permasalahan baru. Awom menyebut rakyat Papua tidak membutuhkan kebijakan pemekaran wilayah tersebut.
Hal itu dikatakan Awom dalam diskusi publik Lokataru bertajuk 'Proyeksi Kebebasan Sipil di Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo' di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).
Mulanya, Awom mengungkapkan bahwasanya beragam persoalan di tanah Papua seperti pelanggaran HAM dan kesejahteraan yang banyak diprotes rakyat Papua merupakan bentuk kegagalan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam memimpin selama lima tahun belakangan ini.
Kegagalan Jokowi di periode pertama itu, kata Awom, dinilai justru semakin diperparah dengan adanya wacana pemekaran wilayah provinsi Papua Selatan yang diyakini tidak akan menyelesaikan permasalah yang ada di bumi Cendrawasih.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Pemekaran Provinsi di Papua Harus Dianalisis
"Di saat periode pemerintahan berikut Jokowi tidak membuat suatu kesimpulan kebijakan yang masif di Papua. Dia coba buat pemekaran wilayah di Papua yang justru akan membangun situasi yang lebih parah di Papua. Rakyat tidak membutuhkan itu," kata Awom.
Menurut Awom yang dibutuhkan rakyat Papua ialah adanya ruang demokrasi yang terbuka. Selain itu, adanya penuntasan terhadap kasus pelangggaran HAM di tanah Papua.
"Sudah disimpulkan oleh Tito sebagai Mendagri bahwa Papua Selatan akan jadi. Ini persoalan yang baru lagi. Kegagalan yang lebih rumit dibuat oleh pemerintahan Jokowi," ujarnya.
Lebih lanjut, Awom mengungkapkan bahwasanya tidak ada komitmen yang kuat dari pemerintahan Jokowi untuk betul-betul menyelesaikan persoalan di Papua. Apalagi, Awom mengkalim kekinian keterbukaan akses informasi di Papua masih dibatasi.
"Kami melihat tidak ada bentuk yang tepat, resolusi konflik yang harus dibangun di Papua. Kemudian tidak ada ruang yang tepat untuk mmbuka ruang demokrasi. karena semua dilarang," katanya.
Baca Juga: Pemerintah Fokus Pendekatan Kultural dan Kemanusiaan Terkait Papua
"Aksi tidak boleh, tidak boleh ada peliputan media internasional, tidak boleh ada segala macam. Justru mmbahayakan situasi di Papua. Justru membuat perlawanan masyarakat Papua itu lebih kuat," Awom menambahkan.
