Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menanggapi soal temuan anggaran Rp 82 miliar untuk membeli lem aibon. Pemprov memastikan tidak ada salah memasukan atau input data pada anggaran itu.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat berkilah, penulisan lem aibon tersebut hanya sementara.
Dia mengaku, nantinya Pemprov akan melakukan penyesuaian setelah memasukkan data anggaran dari tiap sekolah.
"Bukan salah input, tetapi memang yang ada di dalam komponen e-budgeting adalah komponen sementara yang akan kami sesuaikan berdasarkan hasi input komponen dari masing-masing sekolah," ujar Syaefuloh di gedung DPRD DKI, Rabu (30/10/2019).
Baca Juga: LIVE STREAMING: PSI Bongkar Keanehan Anggaran Anies Baswedan
Lem aibon sendiri menjadi komponen untuk belanja alat tulis kantor (ATK) pada draf Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020.
Ia mengklaim ada sekitar 2.100 sekolah di Jakarta yang dilibatkan dalam penyusunan anggaran ini.
"Ini perlu waktu karena melibatkan begitu banyak sekolah, 2.100 sekolah, dan kami betul-betul hati-hati atas komponen-komponen itu," jelasnya.
Menurutnya dalam penyusunannya, pihaknya sudah berhati-hati agar komponen untuk belanja kebutuhan sekolah dibuar efisien. Ia menganggap kejadian ini menjadi peringatan untuk pihaknya agar lebih transparan.
"Dinas Pendidikan beserta Suku Dinas melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa komponen dan kebutuhan itu sesuai dengan kebutuhan," pungkasnya.
Baca Juga: Buruh Demo Anies, Minta UMP Jakarta Naik Jadi Rp 4,6 Juta
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali membuat anggaran kontroversial. Kali ini, Pemprov membuat anggaran untuk membeli lem aibon dengan total biaya mencapai Rp 82 miliar.
