Infografis
Markus Haluk mencontohkan, para pengungsi Nduga di Jayawijaya mengungsi pasca amuk massa di Wamena pada 23 September 2019 lalu.
Para mahasiswa Papua yang bersekolah di berbagai kota studi di Indonesia juga telah pulang ke Papua, meninggalkan perkuliahan mereka.
Bukannya menindak para pelaku rasisme di Surabaya, pemerintah justru memakai dalil keamanan untuk menambah jumlah polisi dan tentara di Papua.
Pasukan tambahan yang berjumlah sekitar 10 ribu orang itu terus dikerahkan untuk menguasai berbagai sudut kota maupun perkampungan.
Baca Juga: Pesona Jembatan Youtefa di Papua yang Baru Saja Diresmikan Presiden Jokowi
“Hari ini rakyat Papua sedang bergumul dan melawan politik rasisme Indonesia,” kata Haluk.
Haluk menyebut, sudah tiba waktunya bagi Jokowi untuk menghentikan politik pencitraan seperti kunjungan atau pembangunan infrastruktur di Papua.
“Sudah waktunya bagi Indonesia [untuk] menyelesaikan masalah Papua secara demokratis dan beradab melalui mekanisme referendum. Sudah waktunya pula membuka akses bagi Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa, jurnalis asing, maupun diplomat internasional untuk datang ke Papua,” kata Haluk.
Sekretaris Dewan Adat Wilayah Lapago, Engelbert Surabut juga menilai kunjungan Jokowi ke Papua tidak bermanfaat positif bagi rakyat Papua.
“Kunjungan Jokowi lebih banyak bicara pembangunan infrastruktur, tetapi siapa yang menikmati itu?” tanya Surabut di Jayapura, Senin (28/10/2019).
Baca Juga: Restui jadi Pembantu Jokowi, Amien Rais Beri Syarat ke Prabowo
Surabut menyatakan, pembangunan infrastruktur di Papua itu lebih menguntungkan kaum perantau daripada orang asli Papua.
