Infografis
Suara.com - Pengusaha Odong-odong kurang setuju dengan kebijakan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang akan melarang odong-odong melintas di jalan raya. Sebab akan berdampak pada masa depan pengusaha dan tukang odong-odong.
Pengusaha Odong-odong dari PT Kereta Mini Indonesia mengatakan, kebijakan yang dibuat Pemprov DKI sudah baik namun harus ada solusi yang jelas agar tukang odong-odong tidak merugi dan pengusaha tidak bangkrut seperti mendirikan lokalisasi yang aman untuk hiburan rakyat.
"Saya sepakat sama pemerintah, bisa lebih tertib, tapi kan pemerintah harus ada solusi kan, ini mereka UKM ini dididik, contohnya gojek, sekarang kita lihat gojek berapa omsetnya, ada gofood, goride, gosend dan lain-lain, begitu juga dengan odong-odong," kata Frans saat dihubungi Suara.com, Selasa (29/10/2019).
Dia mengusulkan pemerintah harusnya memaksimalkan dana untuk rakyat seperti dana desa yang bisa digunakan untuk membangun infrastruktur hiburan rakyat yang terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah.
Baca Juga: Dilarang, Gaji Tukang Odong-Odong Rp 6 Juta, Lebih Besar dari Buruh Jakarta
"Kami ngusulin ya pemerintah harusnya bikin sentralisasi pasar malam, misalnya di desa-desa nih, penggunaan dana desa yang amburadul enggak ada konsep, nah ini bisa dijadikan konsep buat pembangunan sentra hiburan desa, jadi membangun ekonomi desa juga," ujar dia.
Untuk diketahui, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tengah gencar melakukan pelarangan beroperasi bagi kendaraan odong-odong. Nantinya jika masih ada yang mengaspal, maka Dishub DKI akan mengandangkannya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Syafrin Liputo mengatakan, kendaraan bermotor yang dimodifikasi itu pada dasarnya tidak sesuai dengan spesifikasi kelaikan jalan. Terlebih lagi banyak odong-odong yang beroperasi di Jalan Utama.
"Ini perlu ditertibkan. Saya sudah instruksikan kepada seluruh wilayah untuk melakukan penertiban odong-odong," ujar Syafrin saat dihubungi, Selasa (22/10/2019).
Karena itu ia menyatakan sudah menginstruksikan ke semua wilayah di Jakarta agar menertibkan kendaraan itu.
Baca Juga: Odong-odong Dilarang di Jakarta, Pemprov DKI Harus Siapkan Pekerjaan Baru
