Suara.com - Gerakan #BersihkanIndonesia menilai komposisi menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 yang baru saja diumumkan Presiden Jokowi - Maruf Amin sangat kental dengan kepentingan industri ekstraktif batu bara.
Mereka menyebut sepertiga dari menteri, wakil menteri, hingga pejabat setingkat menteri memiliki hubungan dengan bisnis pertambangan.
Juru bicara Gerakan #BersihkanIndonesia, Tata Mustasya, mengatakan dari 50 anggota Kabinet Indonesia Maju Jokowi - Maruf Amin, setidaknya ada 19 nama masuk daftar #BersihkanKabinet.
Misalnya, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara; Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono; dan, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin yang diduga kuat terhubung dengan industri pertambangan pengolahan minyak, aluminium, dan emas.
Baca Juga: Sudah Mati-matian, Hanura Kecewa Tak Kebagian Kue di Kabinet Jokowi
Sementara, lanjut Tata, salah satu yang paling jelas keterlibatannya dalam bisnis batu bara adalah Menteri Agama Fachrul Razi.
Fachrul, kata dia, kekinian memiliki jabatan strategis di grup Toba Sejahtra sebagaimana yang disebutkan di dalam laporan Coalruption.
"Semakin kuatnya oligarki batu bara di dalam KIM saat ini menjadi indikasi sulitnya Jokowi untuk mendorong transisi energi dari batu bara ke energi bersih dan terbarukan, serta membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi politik batu bara. Masuknya tiga nama yang disebut dalam paporan Coalruption di dalam kabinet yaitu Luhut Pandjaitan, Airlangga Hartarto, dan Fachrul Razi menunjukkan dengan jelas hal tersebut,” kata Tata lewat keterengan pers yang diterima suara.com, Minggu (27/10/2019).
Sementara itu, juru bicara #BersihkanIndonesia lainnya Merah Johansyah menuturkan, sebelum Pemilu 2019 berlangsung, pihaknya telah mencatat 17 pebisnis tambang dan batu bara yang berada di dua kubu kandidat capres yakni Jokowi dan Prabowo Subianto.
Kekinian, setelah Jokowi - Maruf Amin mengumumkan susunan menteri Kabinet Indonesia Maju, setidaknya ada 14 kursi menteri dan wakil menteri yang diberikan kepada para pebisnis tambang dan batu bara.
Baca Juga: PAN: Jangan Simpulkan Orang Papua di Kabinet Jokowi karena Suara Pilpres
Bahkan, menurut Merah, barisan pebisnis di kabinet ini pun turut melengkapi bagi-bagi kursi di MPR-DPR.