Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Fahmi Salim mengaku pihaknya sangat kaget ketika mendengar nama Nadiem Makarim ditunjuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).
Pasalnya, Fahmi menyebut Muhammadiyah memiliki andil besar dalam urusan pendidikan bangsa Indonesia.
Fahmi menerangkan bahwa Muhammadiyah memiliki konsentrasi penuh untuk mengelola pendidikan Indonesia. Muhammadiyah memiliki tugas khusus untuk membuat pelajar sebagai penerus bangsa agar beriman dan bertakwa serta berakhlaq mulia.
"Sangat-sangat kaget," terang Fahmi dalam diskusi bertajuk Kabinet Bikin Kaget di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10/2019).
Baca Juga: Mendikbud Belum Punya Wamen, Nadiem: Masih Lihat yang Dibutuhkan
"Kita merasa bahwa ini sangat bersinggungan dengan hajat yang sangat besar dan kepentingan yang besar Muhammadiyah ini untuk mengelola pendidikan Indonesia karena masalah bicara tentang moralitas," sambungnya.
Lantas Fahmi menyebutkan bahwa untuk menjadi Mendikbud bukan hanya fasih berbicara soal teknologi sebagaimana dimaksud Mendikbud kali ini Nadiem Makariem merupakan mantan CEO Gojek Indonesia.
Ia justru khawatir apabila Mendikbud bukan berasal dari Muhammadiyah malah akan menggiring opini publik kalau pembentukan kabinet ini terlihat asal-asalan.
"Jangan sampai nanti di masyarakat lalu akan muncul persepsi bahwasanya penyusunan kabinet ini dilakukan agak serampangan gitu," tuturnya.
"Tidak memperhatikan aspirasi, tidak memperhatikan situasi kebatinan rakyat dan stakeholder republik ini ormas Islam," sambungnya.
Baca Juga: Kenalan dengan Pegawai Kemdikbud, Nadiem Dipanggil 'Mas Menteri'
Sebelum diganti Nadiem, Mendikbud periode 2014-2019 ialah Muhadjir Effendi yang berasal dari Muhammadiyah. Kini ia mendapatkan kepercayaan untuk menjabat sebagai Menko PMK.
Menurut Fahmi hal tersebut belum cukup lantaran Menko PMK dinilai tidak strategis.
"Saya kira enggak (cukup) pak, Menko itu kan tidak memiliki kewenangan dan otoritas dan anggaran tidak sebagaimana dengan kementerian teknis," tandasnya.
