DPR Sebut Indeks Daya Saing Indonesia Turun Dibanding Negara Tetangga

Sabtu, 26 Oktober 2019 | 12:50 WIB
DPR Sebut Indeks Daya Saing Indonesia Turun Dibanding Negara Tetangga
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10). [ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan sejumlah catatan penting dari DPR. Catatan itu menyinggung tim ekonomi kabinet.

Hal ini disampaikan oleh anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Heri Gunawan pada Jumat (25/10/2019).

Heri mengatakan Indonesia belum pernah mengalami pertumbuhan double digit (lebih dari 10 persen) mengacu dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya mencapai lima persen. Ini catatan penting bagi Kementerian Keuangan.

“Bila pertumbuhan ekonomi kita terus hanya berada di kisaran lima persen bahkan mungkin tidak sampai, berarti kita tidak akan mungkin sampai pada kategori negara maju (pendapatan perkapita lebih dari 12.000 dollar Amerika Serikat),” papar Heri dikutip dari dpr.go.id.

Baca Juga: Tito: Anggaran Papua Besar, Masalahnya Sampai ke Publik Tidak?

Ia menyebut kurang lebih 50 persen surat utang pemerintah dipegang oleh asing.

Sementara itu pengurangan angka kemiskinan lima tahun lalu terbilang lambat (paling cepat adalah di era Gus Dur).

“Catatan terpenting juga soal pengelolaan APBN kita yang masih mengadopsi konsep yang sudah terbukti gagal di banyak negara, yaitu masih menggunakan metode austerity policy (pengetatan anggaran)," imbuh politisi Partai Gerindra ini.

Heri mengatakan bahwa indeks daya saing Indonesia sedang dalam kondisi menurun. Ia mengacu pada data World Economic Forum.

"Padahal, saat ini indeks daya saing negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand mengalami kenaikan," kata Heri.

Baca Juga: Seknas Jokowi: Kami Tak Perlu jadi Pemarah Demi Sebuah Jabatan

Ia juga berharap agar catatan penting ini bisa diselesaikan oleh Kementerian Keuangan dengan kinerja Kabinet Jokowi yang baru.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI