Infografis
Suara.com - Dewan Pimpinan Wilayah Sekretariat Nasional Jokowi Jawa Timur mengklaim tak mau menagih jabatan kepada Presiden Joko Widodo di periode kedua pemerintahannya.
Meski ikut serta membawa Jokowi kembali menjabat presiden, mereka mengaku tak akan meminta kompensasi jabatan di pemerintahan.
Para relawan mengaku bakal terus mendukung dan mengawal kinerja Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi.
Ketua DPW Seknas Jokowi Sapto Raharjanto mengatakan, sejak dibentuk pada Desember 2013, lembaga itu adalah organisasi relawan dan bukan partai politik yang harus mendapatkan jabatan-jabatan politis.
Baca Juga: Rocky Gerung ke Kabinet Jokowi: Itu Rekonsiliasi Palsu
“Jadi bagi Seknas Jokowi tidak perlulah kami menjadi organisasi pemarah demi sebuah jabatan di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo,” kata Sapto seperti dikutip Beritajatim.com, Sabtu (26/10/2019).
Sebaliknya, bagi Seknas Jokowi, mengawal pemerintahan Jokowi adalah sebuah tugas ideologis untuk mewujudkan cita cita terbentuknya masyarakat Republik Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
"Kami sendiri melihat bahwa perubahan yang terjadi pada masyarakat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo itu adalah hal yang utama dibandingkan permasalahan pembagian jabatan pada periode kedua ini," ungkapnya.
