Infografis
Kedua, seorang pemimpin harus bisa mengakselerasi sistem, di mana setengah dari kegiatan yang dilakukan Emil yaitu mengawal kebijakan pusat untuk diterapkan di daerahnya. Gubernur adalah wakil dari pemerintah pusat dan setengahnya lagi melakukan inovasi sesuai kebutuhan. Terakhir, pemimpin dituntut untuk selalu membawa perubahan.
"Itulah yang kami hadirkan. Perubahan diukur melalui kolaborasi dan inovasi. Bagaimana berinovasi? Belanja masalah, tiap hari kita tidak bisa diam, belanja masalah, membaca keluhan, dan mencari solusi," ujarnya.
Emil pun mengatakan bahwa pihaknya hingga kini terus memperbaiki diri melalui berbagai terobosan. Dengan harapan, suatu saat Jawa Barat bisa menjadi percontohan.
"Kita di Jawa Barat terus memperbaiki diri, beradaptasi, akseleratif, sampai suatu hari Jawa Barat menjadi percontohan tidak hanya level nasional mungkin regional, evel Asia, tentang inovasi-inovasi pemerintahan yang sangat responsif dan adaptif," katanya.
Baca Juga: Ridwan Kamil Promosi Investasi Jabar dan Rangkum Keluhan Investor
Ketua Dewan Penasihat IIPG, yang juga Wakil Presiden RI ke-11, Boediono menjelaskan, untuk mewujudkan negara maju, Indonesia bisa mencontoh beberapa negara maju di Asia Timur yang dinilainya telah berhasil.
Menurut dia, ada tiga hal yang dilakukan oleh negara-negara tersebut, yang disebutnya sebagai trilogi, dalam pembangunan, yakni pendidikan, birokrasi, dan infrastruktur.
"Mereka (negara-negara maju di Asia Timur) berhasil melakukan bagian penting dari trilogi ini, yakni pembangunan manusia (melalui pendidikan), pelayanan publik (birokrasi), dan infrastruktur. Ini memang memerlukan visi jangka panjang, tidak hanya kerja tahunan," jelas Boediono.
Trilogi pembangunan tersebut telah menjadi landasan dasar dalam program pembangunan negara-negara maju di Asia Timur, sehingga diyakini akan bisa meningkatkan produktivitas nasional secara terus-menerus.
Untuk APN 2019 ini, Ketua Umum IIPG Sigit Pramono mengatakan, ada 548 pemerintah daerah (pemda) yang terdiri dari pemerintah daerah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten yang diberikan penilaian. Dari jumlah tersebut hanya ada 63 pemda atau 11,5 persen yang memiliki kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca Juga: Buntut Kebakaran Pipa Minyak Pertamina, Ridwan Kamil Bakal Panggil PT KCIC
"Ini menunjukkan masih diperlukan pemimpin daerah yang tata kelola dan kinerja yang baik. Peran dari pemimpin daerah baik Gubernur, Wali Kota, dan Bupati memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan tata kelola dan kinerja pemerintahan daerah yang baik," kata Sigit.
