Infografis
Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan komitmennya untuk terus melakukan peningkatan investasi sumber daya manusia (SDM) melalui percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan produktivitas dan kewirausahaan, serta percepatan sertifikasi kompetensi.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman Kepala Balai Besar Peningkatan Produktivitas (BBPP) Bekasi, Chairul Fadhly Harahap dengan Kepala Pusat Pemanfaatan dan Inovasi IPTEK Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Yan Rianto, di Tangerang, Banten, Rabu (23/10/2019).
Penandatanganan digelar dalam acara Business Matching and Industrial Gathering 2019" sebagai salah satu rangkaian kegiatan dan media promosi serta hilirisasi hasil-hasil penelitian di Indonesia
Chairul Fadhly menjelaskan inovasi produktivitas sejalan dengan tugas dan fungsi BBPP dalam memberikan pelayanan produktivitas berdasar Permenakertrans Nomor 21 tahun 2009 tentang pelayanan produktivitas.
Baca Juga: Cegah Perdagangan Anak, Ketua DPR Minta Kemenaker dan Polisi Gelar Razia
“ Kita berdayakan BBPP dalam bentuk penerapan teknologi dan alat bantu masyarakat kita agar berdaya saing dan produktif, Pendekatan yang telah kita lakukan sudah banyak, salah satunya adalah pendekatan pemanfaatan teknologi, yang murah, ramah lingkungan, yang safety, bermutu, dan berkualitas, kata Chairul.
Sinergitas melalui partnerhsip LIPI, kata Chairuk memberikan arah lebih jelas terhadap outcome layanan produktivitas yang berujung kepada manfaat dan dampak nyata. Bukan hanya sebuah rutinitas dan bukan mengejar kerja pada proses, tetapi lebih kepada kerja yang berorientasi pada hasil-hasil nyata sejalan dengan filosofi produktivitas yaitu efektif, efisien, berkualitas, dan berdaya saing.
"Sinergi dengan LIPI mempercepat peningkatan kompetensi SDM dan penguatan daya saing tenaga kerja, yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, " ujar Chairul Fadhly.
Ditegaskan Chairul, adanya bonus demografi, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi Indonesia maju sehingga pemerintah terus mengupayakan peningkatan SDM melalui peningkatan ratio wirausaha. Peran masyarakat, swasta, perguruan tinggi bersama pemerintah terus didorong untuk menurunkan angka pengangguran.
"Minat masyarakat menjadi Wirausaha perlu terus ditingkatkan agar tercipta lapangan kerja baru dan peningkatan kesejahteraan. Program pelatihan kewirausahaan terintegrasi memiliki tujuan akhir untuk menumbuhkan wirausaha-wirausaha kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing," katanya.
Baca Juga: Lewat Amnesti Yordania, Kemenaker Pulangkan Pekerja Migran dan Anak-anak
Angka tingkat kewirausahaan Indonesia telah melampaui 2 persen dari populasi penduduk sebagai syarat minimal suatu masyarakat menuju sejahtera. Namun demikian, ratio wirausaha 3,10 persen tersebut, masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain; seperti Malaysia 5 persen, Cina 10), Singapura (7), Jepang (11) maupun AS (12).
