Infografis
Suara.com - Peneliti asing menilai, keputusan Presiden Jokowi untuk menunjuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan RI terbilang kontroversial.
Dikutip dari The New York Times, Rabu (23/10/2019), Profesor National War College Washington, Zachary Abuza mengatakan, "Prabowo Subianto memiliki catatan panjang pelanggaran hak asasi manusia saat menjadi komandan Kopassus di Timor Timur."
Prabowo disebut sebagai seorang mantan jenderal yang dipecat dari militer karena melanggar hukum dan hak asasi manusia.
Keputusan Jokowi memilih Prabowo menjadi menhan dianggap sebagai langkah kontroversial kedua, setelah sebelumnya sang presiden menyetujui revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi.
Baca Juga: Kontroversi Pengangkatan dr. Terawan Jadi Menkes, Apa Kata IDI?
Dalam laporan yang dimuat media asal Amerika ini juga tertulis, pengangkatan Prabowo mengindikasikan Presiden Jokowi ingin membatasi kebebasan publik dan mempertahankan koalisi.
Dengan membatasi kebebasan publik, Zachary Abuza menilai Jokowi menginginkan semua agenda ekonomi rezimnya bisa berjalan lancar.
Padahal, kata dia, Prabowo selama bertahun-tahun dilarang memasuki Amerika Serikat karena kasus pelanggaran HAM di Timtim dan kasus tahun 1998.
Abuza juga mengungkit kekalahan Prabowo dalam pemilu bulan April lalu dan tahun 2014. Pada saat itu, Prabowo menuduh KPU melakukan penipuan yang meluas.
"Sebagai kandidat presiden, dia menjadi pemimpin bagi kelompok Islamis dan memobilisasi kelompok-kelompok Islamis. Prabowo meminta mereka untuk turun ke jalan untuk memperebutkan hasil pemilu, merusak aturan hukum," kata kata Abuza.
Baca Juga: Wapres Ma'ruf Tunjuk Wasekjen PBNU Sebagai Juru Bicara
Sementara itu menurut Evan Laksmana, seorang peneliti senior di Center for Strategic and International Studies di Jakarta, berpendapat Jokowi sengaja menunjuk Prabowo sebagai menhan untuk menerapkan strategi kabinet saingan.
