Infografis
Veronica Koman diketahui telah menerima ancaman pembunuhan dan tuduhan menjadi pengkhianat serta dituntut atas tuduhan menyebarkan informasi palsu dan memprovokasi kerusuhan, dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara.
Pihak berwenang di Indonesia bahkan telah meminta Interpol untuk mencari Veronica Koman dengan memberikan 'pemberitahuan merah' dan mengaktifkan ekstradisinya.
Namun, ACFID justru mendukung permintaan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) PBB agar Indonesia membatalkan semua tuduhan terhadap Veronica Koman dan melindungi hak-hak Veronica Koman serta semua orang yang melaporkan peristiwa di Papua Barat.
ACFID juga mendukung seruan OHCHR untuk melindungi hak-hak semua orang untuk melakukan aksi damai, juga seruan OHCHR sebelumnya atas penyelidikan yang cepat dan tidak memihak terhadap pengerahan pasukan yang berlebihan di Papua Barat.
Baca Juga: Belum Penuhi Panggilan, Kapolda Jatim Sebut Kasus Veronica Koman Berlanjut
![Sejumlah mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme Dan Militerisme melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/8). [Suara.com/Arya Manggala]](https://media.suara.com/pictures/original/2019/08/28/59521-mahasiswa-papua.jpg)
"Kami menyerukan kepada Pemerintah Australia untuk memberi Nona Koman perlindungan yang menjadi haknya sebagai pembela hak asasi manusia. Sejalan dengan rekomendasi dari Kantor PBB Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia, Pemerintah Australia juga harus mendorong Indonesia untuk membatalkan semua tuduhan terhadap Koman dan untuk melindungi kebebasan berekspresi semua orang yang melaporkan protes di Papua Barat," lanjut Purcell.
ACFID pun menyambut baik undangan dari Indonesia untuk menjalankan misi ke Papua Barat (Papua) dari Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dan menggemakan pengumuman penting Forum Kepulauan Pasifik pada Agustus, di mana forum tersebut sangat mendorong kedua belah pihak untuk "Menyelesaikan waktu kunjungan dan demi laporan berdasarkan fakta dan informasi mengenai situasi di sana."
Penghargaan Hak Asasi Manusia Sir Ronald Wilson diberikan setiap tahun kepada individu atau organisasi yang telah memberikan kontribusi luar biasa untuk memajukan HAM.
Menyusul kematian Sir Ronald Wilson pada tahun 2002, penghargaan dari ACFID itu diciptakan untuk menghormatinya.
Sir Ronald, dilaporkan Mirage News, adalah seorang juru kampanye yang bersemangat menyuarakan HAM, melakukan penyelidikan penting tentang Pemisahan Anak Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres dari Keluarga mereka, yang menghasilkan laporan tahun 1997 "Bringing them HOme" (Membawa Mereka Pulang).
Baca Juga: Diancam Diperkosa dan Dibunuh, Veronica Koman: Saya Akan Terus Bela Papua
Sir Ron Wilson AC KBE CMG QC menjabat sebagai hakim di Pengadilan Tinggi Australia, Presiden Komisi Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Kesempatan sampai 1997 dan menjadi Presiden ACFID sejak 1998 hingga 2001.
