Infografis
Suara.com - Human Rights Working Group (HRWG) menyoroti sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju pada era pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, yang berasal dari unsur militer.
Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz mengungkapkan kekhawatirannya bakal terjadi era militerisme pada masa kepemimpinan kedua Jokowi.
Hafiz mengakui mengapresiasi penunjukan Mahfud MD yang berasal dari kalangan sipil untuk menduduki posisi Mentero Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI.
Ia menilai, dipilihnya Mahfud menjadi terobosan baru setelah sebelumnya Menkopolhukam melulu diisi oleh unsur militer.
Baca Juga: Profil Menteri PPPA Yohana Yembise, Tak Masuk Kabinet Jokowi II
"Posisi sipil dalam jabatan Menkopolhukam ini penting, karena dapat berimplikasi pada berubahnya pendekatan-pendekatan militeristik yang represif selama ini, seperti pada kasus Papua, menjadi lebih sipil,” kata Hafiz dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Rabu (23/10/2019).
Ia berharap, penunjukan Mahfud tersebut menjadi sinyalemen baik, terutama juga untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Tapi di lain sisi, Hafiz justru menilai telah terjadi kemunduran tatkala Presiden Jokowi memilih Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
Menurut Hafiz, dipilihnya Prabowo sebagai Menhan yang diduga memiliki rekam jejak sebagai pelaku pelangggaran HAM, akan semakin mempersulit dalam menuntaskan kasus HAM masa lalu.
"Kekhawatiran ini juga didasari pada pidato pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2019, yang sama-sekali tak menyinggung soal HAM di dalamnya," ujarnya.
Baca Juga: 5 Menteri Terkaya di Kabinet Jokowi Jilid II, Segini Hartanya
Kemudian, HRWG turut menyoroti posisi Menteri Agama (Menag) yang dijabat oleh mantan Wakil Panglima Tinggi TNI Jenderal Purn TNI Fachrul Razi.
