Infografis
Suara.com - Eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti berharap Menteri KKP yang baru, Edhy Prabowo bisa menjaga Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 tahun 2016 agar jangan sampai direvisi demi laut Indonesia yang berdaulat. Perpres tersebut mengatur tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
Susi menyebut perpres tersebut merupakan komitmen Presiden Joko Widodo untuk menjaga sektor perikanan tangkap dari tangan orang asing atau pemodal asing agar bisa beroperasi menangkap ikan di Indonesia.
"Saya titip Perpres 44. Kemudian penanggulangan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, baik cantrang, trout, bom, portas, dinamit, semoga kita terus lestari dan produktif," kata Susi saat serah terima jabatan di Gedung Mina Bahari 3, Kementerian KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).
"Jaga kedaulatan bangsa kita karena itu sumber protein, sumber kehidupan yang masih accessable bagi rakyat, terbuka bisa mancing pakai jaring. Karena kalau tambang dan sebagainya memerlukan kapital besar," tegasnya.
Baca Juga: Waspada Malaria, KKP Surabaya Minta Pengungsi Wamena Periksa Kesehatan
Selain itu, Susi juga meminta Edhy Prabowo untuk mempertahankan prestasi neraca perdagangan perikanan Indonesia yang saat ini menjadi nomor satu di Asia Tenggara.
"Satu dari enam tuna di dunia kalau ada yang di makan itu milik Indonesia. Neraca perdagangan perikanan juga dari tahun 2015 sudah nomor satu di Asia Tenggara. Pertahankan itu untuk supaya Indonesia menjadi nomor satu," ucap Susi.
Diketahui, Edhy Prabowo yang menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru menggantikan Susi Pudjiastuti di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
