Infografis
Sebenarnya, kata dia, elite politik bukan satu-satunya pihak yang harus dikritik soal terjadinya polarisasi publik serta munculnya pemerintahan majority rule kekinian.
Kaum intelektual pun bertanggung jawab atas hal itu kata Suryanto.
“Intelektual publik pun ikut berpartisipasi menebar ketakutan ini. Bahkan, seorang filsuf sekaligus teolog mengeluarkan doktrin minus malum toleratur ut maius tollatur saat pilpres lalu,” kata dia.
Untuk diketahui, minus malum toleratur ut maius tollatur adalah prinsip abad pertengahan yang diperkenalkan oleh Istvan bejczy dalam tulisannya berjudul Tolerantia.
Baca Juga: Nadiem Makarim, Menteri Termuda Kabinet Jokowi Jadi Sorotan Dunia
Prinsip itu bisa diartikan sebagai “Setan yang lebih kecil dibenarkan untuk mengenyahkan yang lebih besar”.
Sejumlah filsuf di Indonesia seperti Franz Magnis Suseno menggunakan prinsip itu untuk menolak golongan putih atau orang-orang yang tak mau ikut mencoblos saat pemilu.
Ungkapan populer Franz Magnis Suseno soal itu adalah,“ Pemilu bukan cari yang terbaik, tapi mencegah yang terburuk memimpin.”
Suryanto menuturkan, kegiatan safari politik dari para elite menjelang pembentukan kabinet masa kepemimpinan kedua Jokowi sebenarnya adalah demi persatuan yang kuat di antara golongan mereka saja.
“Mereka sangat toleran, dengan dalih rekonsiliasi atau apa pun itu, yang kita lihat sekarang adalah semua untuk para elite, sekarang saatnya berbagi, dan semua dapat bagian, semua senang.”
Baca Juga: Presiden Jokowi Ambil Sumpah Menteri Kabinet Indonesia Maju
“Lalu bagaimana dengan rakyat jelata yang memilihnya? Rakyat akan kembali menjadi jelata yang terus menerus cekcok, sambil mencari dan memperjuangkan sendiri kehidupannya. Urusan rakyat, emang gue pikirin. Urusan belakangan.”
