Infografis
Suara.com - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada kerusakan alam Greenpeace menunjukkan aksi mencuri perhatian, jelang pengumuman Kabinet Jokowi Jilid II, Rabu (23/10/2019).
Greenpeace memasang dua spanduk raksasa di dua patung ikonik DKI Jakarta yakni Patung Dirgantara yang ada di kawasan Pancoran dan Patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia (HI), masing-masing dengan tulisan "Lawan perusakan hutan #ReformasiDikorupsi" dan "Orang baik pilih energi baik". Foto spanduk itupun kekinian viral di media sosial.
Sesuai isinya, Greepeace menyampaikan harapan kepada Presiden Jokowi dan kabinet yang baru terpilih untuk peduli akan lingkungan khususnya sektor energi dan hutan bila ingin terlepas dari krisis iklim.
Pasalnya selain Indonesia rentan terhadap perubahan iklim, sejumlah kasus kerusakan lingkungan juga belum tuntas.
Baca Juga: Nilai Tukar Rupiah Anjlok Usai Jokowi Umumkan Nama-nama Menteri
Deforestasi dan penggunaan bahan bakar fosil menjadi penyumbang gas emisi rumah kaca terbesar. Padahal, Indonesia ikut meratifikasi Kesepakatan Paris, dan telah berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29%, atau 41% dengan bantuan internasional pada 2030.
"Tahun 2015, Presiden Jokowi berjanji menuntaskan kebakaran hutan dan lahan dalam kurun waktu tiga tahun. Ini sudah memasuki periode kedua, namun kebakaran hutan tahunan masih gagal dihentikan,” kata Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas.
Senada dengan hal itu, Greenpeace mendesak pemerintah untuk menindak tegas perusahaan yang andil dalam kasus perusakan lingkungan. Apalagi, Indonesia
"Janji penegakan hukum masih tidak tegas dan inkonsisten, sehingga para perusak hutan belum tersentuh hukum,” tegas Arie.
Di lain pihak, jurukampanye iklim dan Energi Greenpeace Tata Mustasya menambahkan, pemerintah Jokowi mestinya beralih kepada pemanfaatan energi terbarukan.
Baca Juga: Tagar Mendikbud Mencuat, Begini Cuitan Kocak Warganet soal Nadiem Makarim
Ia juga menyoroti oligarki batu bara oleh sejumlah elite politik di sektor batu bara dan hilir PLTU batu bara yang dinilai menyalahgunakan kekuasaan.
