Infografis
Suara.com - Mahfud MD menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menggantikan Wiranto. Jabatan ini pernah dia duduki di kabinet era Abdurrahman Wahid atau Gusdur.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Presiden di lingkungan Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (23/10/2019) pagi.
"Beliau akan menjadi Menkopolhukam, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, kepastian hukum, deradikalisasi, dan anti terorisme, berada di wilayah Prof Mahfud MD," ujar Jokowi.
Mengenakan kemeja batik berwarna cokelat dan celana panjang warna hitam, wajah pria 62 tahun itu nampak sumringah. Dia kembali masuk ke dalam jajaran kabinet pemerintahan, setelah meninggalkan pos eksekutif itu selama lebih kurang 19 tahun. Pada tahapan wawancara dua hari sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa Presiden Jokowi menawari dirinya menjadi salah seorang Menteri.
Baca Juga: Resmi Jadi Menhan, Ini Profil Lengkap Prabowo Subianto
Pakar hukum tata negara itu mengaku tidak pernah meminta posisi jabatan di dalam kabinet. Menurut dia, Presiden Jokowi mengetahui latar belakangnya dan tahu betul posisi apa yang cocok untuk dia emban.
"Saya kira, ya terkejut juga tadi presiden tahu betul latar belakang saya dari waktu ke waktu. Beliau tahu yang cocok untuk saya apa. Sehingga saya tidak perlu bertanya, beliau tahu saya tepatnya di mana," ujar pria kelahiran Sampang, Madura ini.
Berdasarkan hasil "wawancara" dengan Jokowi, saat itu Mahfud menduga posisi jabatan yang mungkin dia emban berada di ranah hukum, politik, maupun keagamaan seperti yang selama ini diisukan. Ia pun mengucapkan sejumlah jabatan yang mungkin diemban.
"Kan saya banyak disebut katanya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Jaksa Agung, Menteri Agama, katanya apa lagi? Pokoknya di bidang itu," tambahnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengaku bersedia menjadi menteri dalam Kabinet Kerja jilid II pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin.
Baca Juga: Berbatik, Prabowo Merapat ke Istana
"Saya nyatakan bersedia. Saya nyatakan siap membantu negara," tutur Mahfud.
Mahfud MD lahir di Sampang, Madura, 13 Mei 1957 dari pasangan Mahmodin dan Suti Khadijah. Inisial MD di belakang namanya berasal dari nama ayahnya karena saat di SMP ada dua orang anak mempunyai nama yang sama bernama Mahfud, maka untuk membedakannya ditambahkan MD.
Lulus dari Sekolah Dasar, Mahfud menempuh Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), di Pamekasan, Madura dan dilanjutkan ke Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) selama tiga tahun di Yogyakarta.
Setelah lulus pendidikan setingkat SMA itu, Mahfud menimba ilmu ke dua perguruan tinggi sekaligus. Dia mengambil Jurusan Sastra Arab di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.
Namun, ia lebih fokus di Hukum Tata Negara dan tidak melanjutkan di Sastra Arab. Nilai bagus yang diperoleh Mahfud, memudahkannya mendapatkan beasiswa untuk membiayai kuliah. Di tengah kesibukannya, Mahfud juga aktif berorganisasi. Ia tercatat pernah menjadi Ketua Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).
Setelah menggondol gelar sarjana hukum pada usia 26 tahun, Mahfud langsung memulai karirnya sebagai dosen di kampus almamaternya UII. Di tengah kesibukannya menjadi dosen, dia tetap mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di UGM.
Puncaknya, dia menjadi Guru Besar bidang Politik Hukum pada tahun 2000, dalam usia yang terbilang masih muda yakni 43 tahun.
Nama Mahfud mulai terdengar secara nasional saat dia dipilih menjadi Menteri Pertahanan pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pada periode 2000-2001. Mahfud juga merangkap Menteri Kehakiman dan HAM di masa jabatan Presiden ke-4 itu.
Mahfud juga pernah terjun ke lembaga legislatif lewat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada Pemilu 2004, Mahfud terbukti terpilih sebagai anggota legislatif dari PKB untuk periode 2004-2009.
Setelah masa jabatannya di DPR berakhir, Mahfud mendaftar seleksi uji kelayakan calon hakim konstitusi dan terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk periode 2008-2013.
Dia menjadi salah satu pakar hukum tata negara yang menjabat tiga lembaga negara berbeda secara beruntun; lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Kini dia aktif bekerja sebagai Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), selain juga cukup sering menjadi pembicara dalam sejumlah seminar dan lokakarya.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi mengumumkan susunan kabinetnya periode 2019-2024 di Istana Kepresidenan, Rabu (23/10/2019). Sejumlah nama baru muncul sebagai menter, salah satunya adalah Prabowo Subianto.
Berikut susunan kabinet Jokowi 2019-2024:
1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan: Mohammad Mahfud
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhajir Effendy
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut Binsar Panjaitan
5. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto
6. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
7. Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
8. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Marsudi
9. Menteri Agama: Fachrul Razi
10. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yasonna Laoly
11. Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Makarim
13. Menteri Kesehatan: dokter Terawan
14. Menteri Sosial: Juliari Batubara
15. Menteri Ketenagakerjaan: Ida Fauziah
16. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
17. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto
18. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Arifin Tasrif
19. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono
20. Menteri Perhubungan: Budi Karya
21. Menteri Komunikasi dan Informatika: Johnny G. Plate
22. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo
23. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya
24. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo
25. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Abdul Halim Iskandar
26. Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kehutanan: Sofjan Jalil
27. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Tjahjo Kumolo
29. Menteri BUMN: Erick Thohir
30. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki
31. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama
32. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Gusti Ayu Bintang Darmavati
33. Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional: Bambang Brodjonegoro
34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainudin Amali
35. Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko
36. Sekretaris Kabinet: Pramono Anung
37. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Bahlil Lahadalia
38. Jaksa Agung: ST Burhanuddin
