Suara.com - Mahfud MD menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menggantikan Wiranto. Jabatan ini pernah dia duduki di kabinet era Abdurrahman Wahid atau Gusdur.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Presiden di lingkungan Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (23/10/2019) pagi.
"Beliau akan menjadi Menkopolhukam, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, kepastian hukum, deradikalisasi, dan anti terorisme, berada di wilayah Prof Mahfud MD," ujar Jokowi.
Mengenakan kemeja batik berwarna cokelat dan celana panjang warna hitam, wajah pria 62 tahun itu nampak sumringah. Dia kembali masuk ke dalam jajaran kabinet pemerintahan, setelah meninggalkan pos eksekutif itu selama lebih kurang 19 tahun. Pada tahapan wawancara dua hari sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa Presiden Jokowi menawari dirinya menjadi salah seorang Menteri.
Baca Juga: Resmi Jadi Menhan, Ini Profil Lengkap Prabowo Subianto
Pakar hukum tata negara itu mengaku tidak pernah meminta posisi jabatan di dalam kabinet. Menurut dia, Presiden Jokowi mengetahui latar belakangnya dan tahu betul posisi apa yang cocok untuk dia emban.
"Saya kira, ya terkejut juga tadi presiden tahu betul latar belakang saya dari waktu ke waktu. Beliau tahu yang cocok untuk saya apa. Sehingga saya tidak perlu bertanya, beliau tahu saya tepatnya di mana," ujar pria kelahiran Sampang, Madura ini.
Berdasarkan hasil "wawancara" dengan Jokowi, saat itu Mahfud menduga posisi jabatan yang mungkin dia emban berada di ranah hukum, politik, maupun keagamaan seperti yang selama ini diisukan. Ia pun mengucapkan sejumlah jabatan yang mungkin diemban.
"Kan saya banyak disebut katanya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Jaksa Agung, Menteri Agama, katanya apa lagi? Pokoknya di bidang itu," tambahnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengaku bersedia menjadi menteri dalam Kabinet Kerja jilid II pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin.
Baca Juga: Berbatik, Prabowo Merapat ke Istana
"Saya nyatakan bersedia. Saya nyatakan siap membantu negara," tutur Mahfud.