Infografis
Suara.com - Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Indonesia Abdul Manan menanggapi pengangkatan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi menteri pertahanan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kabinet pemerintahan periode 2019-2024.
Manan menilai, sikap anti terhadap media yang selama ini ditunjukkan Prabowo dikhawatirkan akan disalurkan menjadi sebuah kebijakan ketika sudah memiliki otoritas sebagai menteri.
Dia juga mengungkapkan, masuknya Prabowo ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi bukan menjadi angin segar bagi dunia pers. Manan masih mengingat sikap Prabowo yang begitu anti terhadap media saat berkampanye pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 sebagai calon presiden.
"Dia kan sering melontarkan pernyataan-pernyataan yang sebenarnya tidak bersahabat. Dia melarang beberapa media itu tidak mau diwawancarai beberapa media seperti Jakarta Post, Metro TV," ungkap Manan dalam sebuah diskusi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Jakarta pada Selasa (22/10/2019).
Baca Juga: Gerindra Gabung ke Pemerintah, Presiden PKS Hormati Pilihan Politik Prabowo
"Dia juga mempersoalkan mendorong masyarakat jangan mempercayai media. Karena gara-gara media massa pada waktu itu menulis jumlah yang ikut reuni 212 itu tidak sesuai harapan dia," sambungnya.
Manan menilai apabila sikap Prabowo seperti itu tidak hilang, meskipun telah menjadi Menhan, dikhawatirkan akan mempersempit kebebasan pers. Dia melanjutkan, jika pada proses kampanye Prabowo tidak memiliki kekuatan untuk menggerakan aparat hukum, justru ketika sudah menjadi menteri akan mudah mempersempit ruang gerak media melalui kebijakan.
"Tapi begitu dia jadi menteri, apalagi menteri pertahanan akan berbahaya kalau dia misalnya kemarahannya itu tidak hanya disampaikan dengan lisan tapi disampaikan melalui kebijakan," katanya.
"Meminta aparat penegak hukum misalnya. Bertindak secara represif terhadap media," ujarnya.
Baca Juga: Terima Tawaran Jadi Menteri Jokowi, Prabowo Sowan ke Amien Rais
