Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai semua partai berhak menentukan posisinya untuk menjadi oposisi atau berkoalisi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Sebab, memberikan kontribusi terhadap bangsa bisa di dalam atau di luar pemerintahan.
Hal itu dikatakan Riza merespons pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mengaku siap keluar dari koalisi Jokowi - Ma'ruf Amin jika tidak ada partai politik yang menjadi oposisi.
Terkait pernyataan itu, Riza pun menilai apapun keputusan Nasdem sepenuhnya menjadi hak Surya Paloh sebagai ketua partai.
"Itu hak semua partai mau di dalam, mau di luar ya. Memberikan kontribusi pada bangsa itu bisa di dalam bisa di luar," kata Riza di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).
Baca Juga: Posisi Menhan Disebut Jatuhkan Marwah, Gerindra: Itu Kebesaran Hati Prabowo
Terkait hal itu, Riza mengungkapkan bahwa Partai Gerindra selama 10 tahun tetap memberikan konstruksi yang positif terhadap pemerintah meski berada di luar pemerintahan. Adapun, jika kekinian Partai Gerindra berada di dalam pemerintahan Jokowi, Riza memastikan akan tetap memberikan saran yang konstruktif bagi pembangunan bangsa.
"Partai Gerindra 10 tahun berada di luar memberikan konstruksi yang baik pada bangsa. Kalau hari ini kami berada di dalam, kami tetap memberikan masukan dan konstruksi bagi pembanguan bangsa yang konstruktif," ujarnya.
Sebagaiman diketahui, Surya Paloh menilai peluang Partai Gerindra bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi akan semakin membuat koalisi pemerintah semakin gemuk.
Menurutnya, jika tidak ada oposisi maka pemerintahan Jokowi pun bisa berpeluang ke arah sistem otoritarian.
"Tidak baik kalau tidak ada check and balances, tak lagi oposisi, demokrasi selesai. Negara cenderung akan otoriter dan monarki," kata Surya Paloh usai pelantikan Jokowi - Ma'ruf Amin, Minggu (20/10).
Baca Juga: Bamsoet: Gerindra Masuk Sektor Pertanian Bukan Omong Kosong
Bahkan, Surya Paloh pun menyampaikan, jika nantinya tidak ada lagi partai penyeimbang, NasDem tak masalah untuk keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf.
