Infografis
Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyarankan Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk tidak memilih Prabowo Subianto dan Wiranto sebagai menteri di kabinet jilid II. Sebab, Prabowo dan Wiranto diduga terlibat dan bertanggungjawab atas pelangggaran HAM berat masa lalu.
Menanggapi hal itu, politisi PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan menegaskan bahwasanya susunan kabinet menteri sepenuhnya menjadi wewenang dan hak prerogatif Jokowi selaku presiden.
Menurut Arteria, Jokowi pun pastinya telah menerima informasi terkait figur-figur kandidat calon menterinya.
"Segala masukan, segala informasi tentunya sudah masuk ke mejanya Pak Presiden. Kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi, itu adalah keputusan politik Pak Jokowi. Yang penting Pak Jokowi yakin,. Pak Jokowi nyaman, dan Pak Jokowi bisa bekerjasama untuk melakukan kerja-kerja pemerintahan yang begitu efektif," kata Arteria saat dihubungi SUARA.COM, Selasa (22/10/2019).
Baca Juga: Kelakar PAN soal Prabowo jadi Menteri: Nanti Rapat di DPR Kami Salah Sebut
Arteria pun meyakini siapapun yang akan menjadi menteri di pemerintahan lima tahun ke depan telah berdasar pertimbangan Jokowi. Arteria pun meminta semua pihak dapat menerima apapun yang menjadi keputusan Jokowi.
"Sekalipun ada informasi atau apa saya pikir sudah menjadi bahan pencermatan dan pertimbangan beliau. Apapun itu kita harus hargai dan hormati," ujarnya.
Sebagaiman diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto santer disebut sebagai kandidat terkuat untuk mengisi jabatan sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Hal itu terungkap tatkala Prabowo bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Senin (21/10) kemarin.
"Saya sudah sampaikan keputusan kami, dari Partai Gerindra, apabila diminta, kami siap membantu. Hari ini resmi diminta, kami sanggupi membantu. Saya, beliau izinkan, menyampaikan saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan," kata Prabowo.
Baca Juga: Prabowo Bakal Jadi Menhan, PAN: Mungkin Bisa Bersihkan Nama Baiknya
