Infografis
Suara.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengaku tidak membaca adanya banyak pihak yang menolak Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan atau Menhan. Bamsoet menyebut justru banyak yang mendukung jika Prabowo menjadi Menhan.
Menurut Bamsoet secara pribadi dirinya sendiri menilai Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memiliki kompetensi untuk jabatan Menhan.
"Saya tidak membaca terlalu banyak yang menolak. Saya justru banyak masukan bahwa banyak yang men-support pak Prabowo di posisi Menhan. Karena saya pribadi juga meyakini beliau punya kompetensi di sana," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).
Bamsoet menegaskan bahwa penyusunan kabinet menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia meyakini jika Prabowo benar dipilih sebagai Menhan, tentu sudah berdasar perhitungan dan pertimbangan yang matang.
Baca Juga: Calon Kuat Menhan, PA 212 Tagih Janji Prabowo Pulangkan Habib Rizieq
"Pemilihan menteri ini hak prerogatif presiden. Tentu presiden mempunyai kalkulasi politik yang matang. Apakah itu untuk menguatkan rekonsiliasi yang ada baik di tataran elite atau di akar rumput, maupun target-target gapaian target pemerintah yang akan datang," ujarnya.
Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Presiden Jokowi tidak memasukkan Wiranto dan Prabowo Subianto dalam menteri kabinet jilid II. KontraS berharap, aktor-aktor yang diduga terlibat dan bertanggung jawab atas pelangggaran HAM berat masa lalu tidak dipilih Jokowi sebagai menteri.
Deputi Koordinator KontraS Feri Kusuma meyakini, mayoritas masyarakat Indonesia yang memahami persoalan bangsa akan keberatan kalau figur yang diduga terlibat dan bertanggung jawab atas pelangggaran HAM berat masa lalu tersebut dipilih menjadi menteri.
"Siapa pun namanya, termasuk pak Wiranto, tentu kami berharap tidak ada lagi nama-nama yang terlibat dalam kejahatan HAM, korupsi, dan sebagainya, dalam kabinet pak Jokowi," kata Feri saat jumpa pers di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Senin (21/10) kemarin.
Selain Wiranto yang ketika diduga melanggar HAM saat menjabat sebagai Panglima ABRI, KontraS pun meminta Jokowi untuk tidak memilih Prabowo sebagai menteri. Sebab, eks Danjen Kopassus tersebut diduga turut terlibat dalam pelangggaran HAM berat tragedi 1998, tatkala menjabat sebagai Pangkostrad.
Baca Juga: Prabowo Jadi Menhan, Anggarannya Lebih Besar Dibanding Kementerian Lain
"Jadi harus bersih, Pak jokowi benar-benar memperhitungkan persoalan ini, tidak menempatkan orang seperti Pak Wiranto dalam kabinetnya. Termasuk Pak Prabowo, dia bertangung jawab, terhadap kasus penghilangan orang secara paksa," tegasnya.
