Infografis
Suara.com - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UIA), Ujang Komarudin menilai kesiapan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menjadi oposisi sebagai bentuk kekecewaan. Ujang menyebut Surya Paloh kecewa lantaran Gerindra bergabung ke dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Menurut Ujang, kekecewaan Surya Paloh kepada Jokowi lantaran Gerindra dan Prabowo dinilai begitu saja masuk pemerintahan tanpa ada perjuangan dalam memenangkan Jokowi - Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Sedangkan di sisi lain Nasdem sendiri dan Surya Paloh merupakan salah satu partai yang turut memperjuangkan kemenangan Jokowi - Ma'ruf Amin.
"Pertama menandakan kekecewaan, menandakan kekecewaan bahwa Gerindra termasuk Prabowo masuk koalisi Jokowi. NasDem menilai dan menimbang bahwa mereka (Gerindra dan Prabowo) tidak berdarah-darah, tidak berkeringat untuk masuk," kata Ujang kepada Suara.com, Selasa (22/10/2019).
Selain itu, Ujang menilai kekecewaan Surya Paloh tersebut berkaitan dengan terancamnya NasDem untuk tidak mendapatkan posisi Jaksa Agung. Sebab, Jokowi dapat dipastikan akan menempatkan kalangan profesional sebagai Jaksa Agung.
Baca Juga: Nasdem Tak Masalah Prabowo Diminta Jokowi Jadi Menteri Bidang Pertahanan
"NasDem juga diusik persoalan Jaksa Agung yang tidak akan diberikan ke NasDem lagi, Pak Jokowi ingin diberikan ke profesional. Itu dua hal menurut saya paling tidak membuat NasDem kecewa dan marah sehingga berpikir berkeinginan ingin menjadi oposisi. Walaupun, belum tentu," ujarnya.
Sebagaiman diketahui, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai peluang Partai Gerindra bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi akan semakin membuat koalisi pemerintah semakin gemuk. Menurutnya, jika tidak ada oposisi maka pemerintahan Jokowi pun bisa berpeluang ke arah sistem otoritarian.
"Tidak baik kalau tidak ada check and balances, tak lagi oposisi, demokrasi selesai. Negara cenderung akan otoriter dan monarki," kata Surya Paloh usai pelantikan Jokowi - Ma'ruf Amin, Minggu (20/10).
Bahkan, Surya Paloh pun menyampaikan, jika nantinya tidak ada lagi partai penyeimbang, NasDem tak masalah untuk keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf.
"Kalau tidak ada yang mau jadi oposisi, Nasdem saja jadi oposisi," katanya.
Baca Juga: Gerindra Berpeluang Dapat Jatah 2 Menteri, Nasdem: Kami Sami'na Wa Atho'na
