Infografis
Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meyakini jika mereka bukan satu-satunya partai yang bakal menjadi oposisi Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Hal tersebut seiring sinyal kuat masuknya Partai Gerindra dalam kabinet Jokowi periode kedua.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid meyakini bakal ada partai lain yang mendampingi dengan mengambil opsi di luar pemerintah dan menjadi mitra kritis.
“Enggak, enggak, enggak akan sendirian. Lihat saja. Enggak akan sendirian,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (21/10/2019).
Selain yakin bakal didampingi partai lain, Hidayat juga berkeyakinan melalui lembaga legislatif di DPR, seluruh partai memegang peranan sebagai mitra kritis terhadap pemerintah sebagai lembaga eksekutif.
Baca Juga: Hidayat Nur Wahid: Buat Apa Dulu Ada 2 Capres Kalau Sekarang Jadi Satu
“Tapi yang jelas, pertama fakta ya bahwa merujuk UUD maka anggota DPR seluruhnya. Apa pun partainya itu tugasnya adalah melakukan kontrol terhadap pemerintah, melakukan peran kontrol itu bisa jadi mengkritik pemerintah dan bisa jadi itu artinya sama saja dengan agenda PKS,” katanya.
“Nomor dua, rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi, pemilik kedaulatan tertinggi itu bukan partai, bukan anggota dewan, bukan presiden, tapi rakyat,” sambungnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh angkat bicara mengenai peluang Partai Gerindra bergabung dalam pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi.
Menurutnya, tak baik jika terjadi koalisi gemuk di pemerintahan. Bahkan, dia menilai adanya oposisi yang mau merapat ke Pemerintahan Jokowi bisa berpeluang ke arah sistem otoritarian.
Hal itu disampaikan Surya Paloh usai acara pelantikan Jokowi-Maruf Amin di Gedung MPR/DPR RI, Minggu (20/10/2019) kemarin.
Baca Juga: Tak Merasa Ditinggal Gerindra, PKS Santai Prabowo Jadi Menteri Jokowi
"Tidak baik kalau tidak ada checkand balances, tak lagi oposisi, demokrasi selesai. Negara cenderung akan otoriter dan monarki," kata dia.
Surya Paloh pun menyampaikan, jika nantinya tidak ada lagi partai penyeimbang, NasDem tak masalah untuk keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf.
"Kalau tidak ada yang mau jadi oposisi, Nasdem saja jadi oposisi," katanya.
