Suara.com - Organisasi massa bernama Presidium Alumni 212 masih menolak atas pelantikan Joko Widodo dan Maruf Amin yang telah diambil sumpah sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024 pada Minggu (20/10/2019) kemarin.
Ketua PA 212 Slamet Maarif mengatakn, pilihan untuk tidak menerima kekuasaan Jokowi itu didasari dengan keputusan atau hasil dari Ijtimak Ulama IV.
“PA 212 berpegang pada hasil Ijtima Ulama IV salah satu point utamanya, menolak kekuasaan yang dihasilkan dari kecurangan dan kezaliman serta menjaga jarak dengan kekuasaan tersebut,” kata Slamet dihubungi Suara.com, Senin (21/10/2019).
Terkait keputusan tersebut, Slamet berujar bahwa PA 212 tetap akan menjadi gerakan moral untuk melawan ketidakadilan dan kezaliman terhadap kekuasaan siapa pun.
Baca Juga: Jelang Pelantikan, Jokowi Disamakan Eks PA 212 dengan Soekarno
Ia juga menegaskan bahwa PA 212 enggan melakukan rekonsiliasi terhadap kelompok yang ia sebut sebagai pelaku yang telah mengkriminalisasi para ulama.
“Prinsip kami tidak akan pernah rekonsiliasi dengan ketidakadilan, kezaliman, kecurangan dan tidak akan pernah rekonsiliasi dengan kelompok yang mengkriminalisasi ulama dan aktivis,” ujarnya.
Kendati begitu, Slamet belum memastikan apakah nantinya PA 212 akan kembali melakukan aksi turun ke jalan untuk menyerukan sikap mereka yang menolak kekuasaan Jokowi-Maruf.
“Lihat nanti saja,” tandasnya.
Baca Juga: Sekretaris PA 212 Ajukan Penangguhan Penahanan, Polisi: Itu Hak Tersangka