Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berjanji lima tahun ke depan akan fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini dikatakan Jokowi saat pidato pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di Gedung MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
"Lima tahun ke depan yang ingin kita kerjakan, pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita, membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, fokus pembangunan SDM yakni membangun SDM yang pekerja keras, membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama.
Namun hal tersebut, kata Jokowi, tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, dan harus kembangkan denga cara-cara yang baru.
Baca Juga: LIVE STREAMING: Relawan Jokowi Berkumpul di Halaman Monas
"Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri," papar Jokowi.
Tak hanya itu, Jokowi berjanji pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan.
"Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat," imbuh Jokowi.
Ketiga, menurut Jokowi, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
"Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi," kata Jokowi.
Baca Juga: Jokowi-Maruf Dilantik, Mardani Ajak Pendukung Prabowo-Sandi Jadi Oposisi
Keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas.
