Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai penambahan jumlah partai koalisi harus diputuskan bersama partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang mengusung Jokowi - Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Tetapi Hasto mengakui kalau penunjukkan menteri merupakan hak prerogatif presiden.
Hasto menilai secara etik memang semestinya keputusan penambahan jumlah partai koalisi harus berdasar keputusan bersama KIK sebagai partai pengusung Jokowi - Ma'ruf Amin.
"Kabinet hak prerogatif presiden. Tapi, terkait koalisi pascapilpres misalnya penambahan parpol harus diputuskan bersama-sama (partai koalisi). Fatsoennya seperti itu," kata Hasto kepada wartawan, Jumat, (18/10/2019).
Dalam demokrasi yang sehat kata Hasto, koalisi sebelum dan sesudah Pilpres semestinya tetap sama. Kecuali, kata dia, ada pertimbangan yang strategis yang mengharuskan bertambahnya partai koalisi ke pemerintahan.
Baca Juga: Media Asing Sebut 7 Orang Ini Bakal Jadi Menteri Jokowi, Ada Nama Prabowo
"Misalnya perlu konsolidasi kekuatan nasional menghadapi tantangan eksternal dan internal," ujarnya.
Menurut Hasto demokrasi membutuhkan checks and balances. Partai politik di dalam atau di luar pemerintahan kata dia, sama-sama memiliki tugas patriotik.
Terkait isu akan ada parpol di luar koalisi gabung, Hasto menyebut hal itu masih dalam pembahasan. Meski demikina, belum ada keputusan hingga saat ini.
"Dialog sedang berjalan. Karena sedang berjalan belum ada keputusan," tandasnya.
Baca Juga: Jelang Pelantikan Jokowi, Harga Emas Antam Dibanderol Rp 758.000 Per Gram
