Erick Thohir Berharap Jokowi Pilih Orang Berkeringat Sebagai Menteri

Kamis, 17 Oktober 2019 | 16:41 WIB
Erick Thohir Berharap Jokowi Pilih Orang Berkeringat Sebagai Menteri
Erick Thohir. (Suara.com/Ummi Saleh)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin, Erick Thohir, menyerahkan sepenuhnya soal nama menteri di kabinet kerja jilid II kepada Presiden Jokowi.

Tetapi, Erick Thohir berharap orang-orang tersebut adalah yang sudah berkeringat membantu pasangan Jokowi - Ma'ruf menjadi pemenang di Pemilihan Presiden 2019 lalu.

"Ini kan saya selalu bilang, bahwa siapapun yang terpilih ya saya berharap orang-orang yang berkeringat," ujar Erick usai bertemu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Sekretariat Kabinet, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Menurutnya, orang-orang yang didapuk Jokowi menjadi menteri harus memiliki rekam jejak dan kapabilitas yang bisa menyelesaikan masalah, khususnya soal ekonomi.

Baca Juga: Ini Daftar Tamu Negara yang Akan Hadir di Pelantikan Jokowi - Ma'ruf

Masalah ekonomi yang harus diselesaikan kata dia, yakni masalah perang dagang.

"Sekarang kan eranya sedang perang ekonomi. Nah ini yang menurut saya jangan sampai tingkat pertumbuhan kita yang sekarang sudah 5 persen dan bukan enggak mungkin terkoreksi dengan perang dagang," ucap Erick.

Erick mengklaim kedatangannya kali ini tidak membahas soal kabinet Jokowi periode kedua. Kedatangannya kata dia, untuk membahas pembatalan acara Parade Budaya.

Untuk diketahui, acara Parade Budaya sedianya akan digelar untuk penyambutan Jokowi-Ma'ruf. Namun hal itu dibatalkan karena Jokowi ingin penyambutan sederhana dan langsung bekerja.

"Belum, belum. Tapi tadi mas Pram (Pramono) bicara mengenai lebih (perihal) acara penyambutan yang batal," ucap dia.

Baca Juga: Sudah Bisa Di-download, Foto Resmi Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin

Saat ditanya apakah dirinya siap jika ditawari Jokowi menjadi menteri, Erick menjawab diplomatis. Erick menilai soal kabinet adalah hak prerogratif Jokowi sebagai Presiden.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI