Anies Gubernur Rasa Presiden? PSI: Kinerjanya Masih Setara Wali Kota

Rabu, 16 Oktober 2019 | 19:52 WIB
Anies Gubernur Rasa Presiden? PSI: Kinerjanya Masih Setara Wali Kota
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota. (Suara.com/Fakhri)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia menilai, julukan ”gubernur rasa presiden” tak layak disematkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sebab, Juru Bicara DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest mengklaim, kinerja Anies belum terbukti. Bahkan, ia menuding kinerja Anies sementara ini justru masih setingkat wali kota.

”Ada 23 janji yang dibuat Anies saat kampanye pilkada. Tapi banyak program belum maksimal,” kata Rian Ernest, Rabu (16/10/2019).

Ia mencontohkan, Anies dulu mengampanyekan program rumah DP Rp 0 sebagai solusi agar warga Jakarta bisa memunyai tempat hunian laik.

Baca Juga: Disebut Gubernur Rasa Presiden, Anies: Dari Dulu Saya Fokusnya di Situ...

Namun, Ernest mengklaim, program DP Rp 0 tersebut tak berhasil memenuhi kebutuhan warga. Sebab, hanya 1.790 warga yang sudah bisa memiliki rumah melalui program tersebut.

”Rumah DP Rp 0 ternyata terlampau mahal untuk langan warga kelas menengah ke bawah. Ada 1.790 warga yang bisa mendapatkan rumah dari program itu. Jumlah tersebut terlalu kecil. Ini bukan pencapaian tingkat gubernur, tapi wali kota,” kata Anies.

Selanjutnya, Rian mengungkap Anies berjanji membuka 40 ribu lapangan kerja setiap tahunnya. Namun, tidak ada data yang dilansir pemprov untuk menunjukkan jumlah pembukaan lapangan kerja tiap tahun selama kepemimpinan Anies.

"Kami berusaha mencoba melihat data di laman pktdev.jakarta.go.id, persisnya pada subkanal ‘berita’. Namun, kami tidak mendapatkan informasi yang pasti tentang hal tersebut," tuturnya.

Selain itu, Anies juga dinilai tidak merata dalam melakukan pembangunan di ibu kota. Ia mencontohkan kebijakan membangun trotoar.

Baca Juga: Kenapa Anies Tak Sebar Info Kegiatan Lagi ke Wartawan?

Sementara ini, pemprov hanya bisa membangun 134 kilometer trotoar. Padahal, total panjang trotoar yang ada sejak 2015 adalah 540 km.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI