Infografis
Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu ikut berkomentar terkait pernyataan pimpinan KPK yang merasa tak dilibatkan oleh Presiden Joko Widodo dalam penyusunan kabinet seperti halnya pada periode awal tahun 2014.
Terkait hal itu, Masinton meminta KPK tak perlu ingin banyak tahu soal penyusunan menteri kabinet menteri jilid II tersebut. Sebab, lanjut dia, persoalan menteri merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Jokowi.
“Ya penyusunan kabinet itu mutlak otoritas dan prerogatif presiden, prerogatif itu berarti hak khusus presiden yang tidak boleh dibagi-bagi ke siapapun. Jadi KPK tidak boleh kepo tentang kabinet sekarang siapa yang akan disusun oleh presiden,” kata Masinton di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).
Menurut Masinton, Jokowi selaku presiden memiliki banyak instrumen untuk melakukan pelacakan terhadap rekam jejak para calon menterinya tanpa harus lagi melibatkan KPK.
Baca Juga: Tim KPK Nyaris Ditabrak Staf Wali Kota Medan Dzulmi Eldin saat OTT
"Jadi secara formal tidak ada masalah kalau presiden tidak melibatkan KPK dan PPATK karena presiden punya banyak instrumen untuk melakukan tracking atau rekam jejak terhadap masing-masing anggota kabinetnya nanti," kata Masinton.
Ia kemudian juga menilai KPK tidak dilibatkan lantaran Jokowi telah belajar dari pengalaman saat tahun 2014 lalu di mana KPK ikut menelusuri para calon menteri. Namun belakangan diketahui sejumlah nama calon dicoret tanpa ada kejelasan lengkap dan tindaklanjut hingga saat ini terhadap nama-nama yang dicoret.
"Ya 2014 lalu iya beliau mengajak, kan pengalaman dari 2014 lalu juga beliau kemudian tidak mengajak. Harus menanyakan KPK secara formal kembali, dulu 2014 ada 8 (nama calon) yang distabilo merah oleh KPK. Delapan itu tidak jadi diangkat sebagai menteri. Dan kita tidak tahu proses penanganan perkaranya sampai sekarang 8 orang yang katanya bermasalah secara hukum itu,” kata Masinton.
“Nah, mungkin presiden berangkat dari pengalaman itu, jadi jangan sampai KPK ini berubah fungsi menjadi komisi penghambat karier."
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan pihaknya tidak dilibatkan dalam penyusunan kabinet di periode kedua Jokowi.
Baca Juga: Besok UU KPK Berlaku, Jokowi Cuma Umbar Senyum
Laode hanya berharap Presiden RI Joko Widodo dapat menunjuk orang-orang yang mempunyai rekam jejak bagus untuk mengisi posisi menteri dalam periode kedua pemerintahannya.
Laode mengatakan hingga saat ini belum ada permintaan kepada KPK untuk menelusuri rekam jejak orang-orang yang akan ditunjuk sebagai menteri tersebut.
"Kami tidak diikutkan, tetapi kami berharap bahwa yang ditunjuk oleh Presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus dari segi integritas, tidak tercela," ujar Syarif di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK RI, Jakarta, Senin (14/10/2019).
"Kami berharap memilih yang betul-betul bersih dan profesional di bidangnya yang dia akan kerjakan."
