Infografis
Ia kemudian menyebutkan sejumlah kebijakan ekskutif Jokowi yang memerlukan dukungan partai politik di legislatif. Misalnya soal pemindahan ibu kota, infrastruktur, utang luar negeri, pajak hingga APBN yang semuanya harus melalui persetujuan oleh DPR.
“Jadi itu logika politik ya mungkin dipakai mengapa ada upaya untuk menambah jumlah anggota koalisi Jokowi,” tandasnya.
